SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, akhirnya angkat bicara dan mengambil langkah menyejukkan di tengah polemik yang sempat mencuat beberapa hari terakhir. Dalam konferensi pers di Balai Kota, Selasa (14/10/2025), Ayep menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi.
Dengan nada tenang, Ayep mengaku menyesal atas peristiwa yang memicu perhatian publik dan menegaskan bahwa ucapan yang sempat dipersoalkan muncul secara spontan tanpa niat menyinggung pihak mana pun.
“Kalau peristiwa itu dianggap menimbulkan keresahan, saya dengan tulus menyampaikan permintaan maaf. Itu murni spontanitas manusiawi,” ujar Ayep di hadapan sejumlah awak media.
Ia menjelaskan, kejadian tersebut berlangsung di hadapan beberapa orang, termasuk Bobi Maulana, Jamal, dan Opik. Namun, menurutnya, polemik ini sebaiknya tidak diperpanjang dan justru dijadikan bahan refleksi bersama.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki komunikasi antar lembaga. Kalau ada beda pandangan, mari kita bicarakan dengan kepala dingin,” tambahnya.
Sebelum menyampaikan pernyataan di depan publik, Ayep lebih dulu mengirimkan surat resmi permintaan maaf kepada DPRD Kota Sukabumi, yang juga ditandatangani oleh Wakil Wali Kota. Surat itu dikirim sebelum pukul 12.00 siang di hari yang sama, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kelembagaan.
“Surat itu bukan formalitas, tapi wujud tanggung jawab kami. Isinya menyampaikan permintaan maaf jika peristiwa tersebut dianggap kurang pantas,” jelas Ayep.
Wali kota menegaskan, langkah tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan baik antara eksekutif dan legislatif agar roda pemerintahan berjalan kembali secara harmonis.
“Saya sependapat dengan Ketua DPRD, bahwa hubungan eksekutif dan legislatif adalah kemitraan sejajar. Tidak ada yang lebih tinggi, karena kita semua bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Selain itu, Ayep menegaskan komitmennya dalam menegakkan pemerintahan bersih dan profesional. Ia menolak segala bentuk intervensi dan “titipan” dalam jabatan maupun proyek pengadaan, menegaskan semua keputusan harus berjalan sesuai mekanisme hukum.
“Saya tidak akan mengakomodasi titipan dalam bentuk apa pun. Semua proses harus berjalan sesuai aturan agar pemerintahan ini tetap bersih dan transparan. Dengan begitu, saya justru bekerja lebih ringan,” ujarnya.
Ayep menambahkan, setiap kebijakan yang diambilnya selalu dikonsultasikan dengan pakar hukum dan ahli politik agar tetap berada dalam koridor peraturan perundangan.
“Saya bukan ahli hukum tata negara, bukan juga ahli politik. Karena itu, setiap keputusan saya pastikan dikawal para ahli agar tetap tegak lurus dengan hukum,” paparnya.
Menutup konferensi pers, Ayep berharap dinamika yang terjadi dapat menjadi pelajaran penting untuk memperkuat sinergi antarlembaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi Kota Sukabumi.
“Dari kejadian ini, saya yakin ada hikmah positif. Mari kita wujudkan bersama pemerintahan yang bersih, profesional, dan berpihak pada rakyat. Kita jaga suasana tetap kondusif agar Sukabumi tetap harmonis,” pungkasnya. (Ky)
