SUKABUMI – Ancaman krisis air bersih akibat musim kemarau mulai menjadi perhatian serius di Kota Sukabumi. Setelah ratusan warga di sejumlah wilayah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, Pemerintah Kota Sukabumi mulai mempercepat langkah mitigasi melalui pembangunan jaringan pipanisasi guna memperkuat distribusi air ke kawasan yang rawan kekeringan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Sukabumi menegaskan bahwa pembangunan jaringan pipanisasi sepanjang kurang lebih 340 kilometer di wilayah Kecamatan Gunungpuyuh hingga Kelurahan Nanggeleng menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko krisis air bersih yang dipicu musim kemarau.
Kepala DPUTR Kota Sukabumi, Sony Hermanto, mengatakan pembangunan infrastruktur air tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketahanan layanan air bersih, khususnya bagi masyarakat yang selama ini masih rentan terdampak kekeringan.
Baca Juga: 10 Calon Pimpinan Baznas Kota Sukabumi Jalani Verifikasi Faktual
“Langkah ini merupakan bentuk antisipasi pemerintah terhadap potensi kekeringan yang setiap tahun terjadi. Dengan jaringan pipanisasi yang terus diperluas, kami berharap distribusi air bersih kepada masyarakat dapat lebih optimal, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi,” ujar Sony.
Urgensi pembangunan infrastruktur tersebut semakin menguat setelah musim kemarau mulai berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebanyak 340 kepala keluarga (KK) di Kampung Cikundul Hilir RW 04, Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, dilaporkan mengalami kesulitan memperoleh air bersih karena sumber mata air yang biasa dimanfaatkan mengalami penyusutan.
Baca Juga: Golkar dan Sisa Demokrasi di Tubuh Partai Politik
Kondisi itu menjadi salah satu indikator awal meningkatnya ancaman kekeringan di Kota Sukabumi.
Pemerintah Kota Sukabumi bahkan telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan yang berlaku sejak 1 Juli hingga 30 September 2026 sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau.
