SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi membuka ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan daerah melalui masukan dan kajian akademis dari kalangan mahasiswa. Hal ini menyusul penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Sukabumi Plus yang mengangkat sejumlah persoalan strategis, mulai dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial hingga pengembangan ekonomi dan pariwisata.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, menyambut positif forum diskusi yang mempertemukan aktivis mahasiswa, akademisi, dan berbagai elemen organisasi tersebut. Menurutnya, masukan yang disampaikan mahasiswa dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi sekaligus merumuskan kebijakan ke depan.
Bobby menyampaikan hal itu saat menghadiri FGD Sukabumi Plus di Hotel Alaska Sukabumi, Jumat (6/11/2026), mewakili Wali Kota Sukabumi.
Ia menilai, forum tersebut menunjukkan adanya kepedulian kalangan mahasiswa terhadap masa depan Sukabumi Raya, baik Kota maupun Kabupaten Sukabumi.
Sejumlah persoalan yang dibahas dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan arah pembangunan daerah, terutama menghadapi berbagai peluang dan tantangan ke depan.
“Teman-teman mahasiswa memiliki keinginan dan kepedulian terhadap Sukabumi Raya. Mereka membicarakan bagaimana ke depan, termasuk ketika akses tol dibuka, sejauh mana kesiapan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatifnya,” ujar Bobby.
Selain itu, mahasiswa juga mengangkat persoalan kemiskinan, pengangguran, hingga evaluasi janji politik kepala daerah selama hampir dua tahun masa kepemimpinan. Refleksi terhadap dua tahun pemerintahan nasional turut menjadi bagian dari pembahasan.
Bobby mengatakan, Pemerintah Kota Sukabumi tidak memandang berbagai masukan dan kritik tersebut sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, aspirasi yang disampaikan secara terstruktur dan disertai kajian dinilai dapat membantu pemerintah melihat persoalan dari sudut pandang berbeda.
“Yang namanya pemerintah tentu tidak terlepas dari berbagai persoalan, baik dalam kebijakan maupun pelaksanaannya. Masukan dari akademisi dan kalangan mahasiswa tentu akan menjadi evaluasi bagi kami untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang dijalankan pemerintah kota,” ungkapnya.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah rencana tindak lanjut hasil FGD. Sukabumi Plus sebelumnya menyampaikan akan melakukan pendalaman materi selama kurang lebih 10 hari untuk menyusun policy brief atau rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil diskusi dan kajian akademis.
Bobby menyambut baik rencana tersebut. Ia menyebutkan, hasil kajian mahasiswa nantinya dapat menjadi salah satu bahan yang dipelajari bersama oleh jajaran Pemerintah Kota Sukabumi.
Terlebih, saat ini pemerintah daerah tengah memasuki penghujung tahun anggaran 2026 dan bersiap menghadapi pembahasan program serta anggaran 2027.
“Ini sudah masuk akhir tahun 2026 dan menuju anggaran 2027. Saya pikir mudah-mudahan semuanya bisa mix and match. Apa yang menjadi masukan dari teman-teman mahasiswa bisa kita lihat dan sesuaikan dengan kebutuhan serta arah kebijakan pemerintah kota,” jelasnya.
Menurut Bobby, momentum tersebut menjadi kesempatan untuk mempertemukan gagasan masyarakat, hasil kajian akademisi, dan perencanaan pemerintah agar berbagai persoalan daerah dapat dibahas secara lebih objektif.
Lebih jauh, Bobby menilai penyampaian aspirasi tidak hanya dapat dilakukan melalui demonstrasi atau aksi di jalan. Ruang dialog dan diskusi akademis juga memiliki peran penting dalam menyampaikan kritik sekaligus menawarkan gagasan untuk pembangunan daerah.
“Saya pikir ini satu momentum yang bagus. Ada dialog dan diskusi, tidak melulu berbicara masalah menyampaikan aspirasi di jalan. Dengan cara seperti ini akan muncul ide-ide dan pemahaman yang lebih objektif,” katanya.
Ia berharap keterlibatan mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dapat terus berlanjut, terutama melalui penyampaian rekomendasi yang memiliki dasar kajian dan data.
Bagi Pemerintah Kota Sukabumi, berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari proses evaluasi pembangunan, sehingga kebijakan yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada program pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Melalui komunikasi antara pemerintah, mahasiswa, dan kalangan akademisi, pembahasan mengenai masa depan Sukabumi diharapkan dapat berlangsung lebih terbuka, terarah, dan berkelanjutan.
