SUKABUMI — Persoalan akses dan infrastruktur di Kampung Cikaung, Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, kembali membuka wajah lain pemerataan pembangunan di wilayah selatan Sukabumi.
Untuk mencapai kampung tersebut dari jalan nasional, warga maupun pendatang harus menempuh perjalanan sekitar 17 kilometer dengan waktu perjalanan bisa mencapai dua jam. Kondisi medan yang terjal membuat akses menuju Cikaung tidak mudah dilalui.
Kondisi itu menjadi perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi PKB, H. Dadang Hermawan, setelah melihat langsung kondisi wilayah tersebut saat memenuhi undangan mahasiswa STKIP Surade yang tengah menjalankan Bhakti Mahasiswa sekaligus KKN di Kampung Cikaung pada Sabtu (5/9/2026).
Baca Juga: RDP Memanas, Fajar Kontara Geram Tak Ada yang Berani Jamin Warga Tak Mampu Bisa Berobat
Menurut Dadang, persoalan Cikaung bukan sekadar jalan rusak atau sulitnya medan. Ada persoalan tata kelola pembangunan yang perlu dicari jalan keluarnya karena sebagian akses berada di kawasan Perhutani.
“Perjalanan menuju Cikaung ini memang cukup berat. Jalan berada di kawasan Perhutani sehingga menjadi salah satu kendala pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur,” ujar Dadang, Selasa (15/9/2026).
Namun, kondisi tersebut dinilai tidak semestinya menjadi alasan pembangunan berhenti. Sebab, keterbatasan akses secara langsung berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat, pelayanan publik, hingga akses pendidikan.
Salah satu persoalan yang turut disoroti adalah dua jembatan gantung yang menjadi penghubung Desa Cidahu, Kecamatan Cibitung, dengan Desa Sukatani, Kecamatan Surade.
Baca Juga: Bakar Sampah Berujung Maut di Cidadap Sukabumi, Lansia Meninggal Saat Padamkan Api
Jembatan tersebut menjadi salah satu jalur alternatif bagi masyarakat. Kondisinya yang membutuhkan pembangunan dan perbaikan membuat akses warga menuju wilayah sekitar belum sepenuhnya aman dan nyaman.
“Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk menjangkau wilayah ini. Di antaranya dua jembatan gantung yang menghubungkan Desa Cidahu dengan Desa Sukatani,” ungkapnya.
Sekolah Hanya Empat Ruang Kelas
Di tengah persoalan akses tersebut, kondisi SDN Cikaung menjadi salah satu perhatian paling serius.
Sekolah yang menjadi tumpuan pendidikan anak-anak di wilayah tersebut saat ini hanya memiliki empat ruang kelas dan satu ruang guru. Kondisi bangunannya dinilai sudah memprihatinkan sehingga membutuhkan penanganan pemerintah.
Dadang menegaskan akan mendorong agar sekolah tersebut tidak sekadar diperbaiki, tetapi mendapatkan penanganan yang layak agar proses belajar mengajar anak-anak di wilayah terpencil tidak terus tertinggal.
“Kami akan memperjuangkan agar sekolah ini dibangun kembali, supaya kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan layak,” tegasnya.
Persoalan tersebut, lanjut Dadang, telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, termasuk dengan Bupati Sukabumi H. Asep Japar, Wakil Bupati H. Andreas, serta Dinas Pendidikan.
Menurutnya, sudah ada respons positif dari pemerintah daerah. SDN Cikaung disebut direncanakan masuk dalam program rehabilitasi dan revitalisasi sekolah pada awal tahun mendatang.
“Alhamdulillah sudah ada respons yang baik. Insya Allah pada awal tahun mendatang, SDN Cikaung masuk dalam program rehabilitasi dan revitalisasi sekolah,” jelasnya.
Jangan Hanya Bangun Sekolah
Dadang menilai pembangunan sekolah saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan Cikaung.
Jika akses menuju kampung tetap sulit, maka berbagai program pemerintah juga akan menghadapi persoalan dalam pelaksanaannya. Karena itu, perbaikan sarana pendidikan harus berjalan beriringan dengan pembenahan akses dan infrastruktur dasar.
Baca Juga: Pejabat Dishub Kabupaten Sukabumi Terduga Pelecehan Siswi PKL di Dijemput Polisi
Ia juga mendorong masyarakat membentuk kelembagaan seperti Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Kelompok Tani. Menurutnya, kelembagaan masyarakat penting agar potensi wilayah dapat dikembangkan sekaligus menjadi pintu masuk untuk mengakses berbagai program pemerintah.
Kawasan tersebut diketahui mencakup Kedusunan Ciraoyom di Desa Cibitung dan Kedusunan Cikaung di Desa Cidahu. Akses alternatif juga dapat ditempuh dari Desa Sukatani, Kecamatan Surade, dengan melintasi jembatan gantung.
Bagi Dadang, kondisi Cikaung menjadi pengingat bahwa pemerataan pembangunan tidak cukup diukur dari pembangunan di pusat kecamatan atau kawasan yang mudah dijangkau.
Wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan justru membutuhkan perhatian lebih serius agar jarak geografis tidak berubah menjadi ketimpangan dalam memperoleh pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik.
“Wilayah seperti Cikaung juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan dan pelayanan pemerintah,” tandasnya.
