BANDUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. H. Yusuf Maulana, bersama jajaran Komisi IV melakukan kunjungan kerja ke kawasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legoknangka, Kabupaten Bandung, Rabu (12/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan monitoring DPRD Jawa Barat terhadap perkembangan pembangunan serta kesiapan pengelolaan TPPAS Regional Legoknangka.
Yusuf mengatakan, keberadaan Legoknangka memiliki peran penting dalam membangun sistem pengelolaan sampah regional yang lebih modern dan berkelanjutan di Jawa Barat.
Baca Juga: Gelar Budaya Pesona Kadudampit 2026 Angkat Semangat Pelestarian Alam dan Budaya
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan rilis, fasilitas tersebut dirancang untuk melayani sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sumedang dengan kapasitas hingga sekitar 2.131 ton per hari.
Pengembangan TPPAS Regional Legoknangka juga diarahkan menggunakan konsep Waste-to-Energy (WtE) atau Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Fasilitas tersebut diproyeksikan menghasilkan energi listrik hingga sekitar 40,79 megawatt sekaligus mengurangi volume sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir.
Namun, menurut Yusuf, pembangunan Legoknangka tidak cukup hanya dilihat dari perkembangan fisiknya. Aspek lingkungan, keberlanjutan pengelolaan, manfaat bagi masyarakat, serta kesiapan sistem persampahan dari hulu hingga hilir juga harus menjadi perhatian.
Baca Juga: FIFA Cabut Permanen Registration Ban PERSIB Terkait Perkara Robert Rene Alberts
“Pembangunan Legoknangka harus dikawal bersama agar menjadi solusi nyata bagi persoalan sampah Jawa Barat, sekaligus menghadirkan sistem pengelolaan lingkungan yang modern, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Yusuf.
Ia menilai pengawasan menjadi semakin penting karena kapasitas TPPAS Sarimukti yang selama ini menjadi salah satu tumpuan pengelolaan sampah Bandung Raya menghadapi tekanan.
Karena itu, upaya penanganan sampah menurutnya tidak dapat hanya mengandalkan fasilitas pemrosesan akhir. Pengurangan timbulan sampah dan pemilahan sejak dari sumber juga perlu diperkuat sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
Baca Juga: Ketua DPC PKB Kota Sukabumi Pertanyakan Perencanaan dan Manfaat Rencana Pinjaman Pemkot Rp240 Miliar
Yusuf menegaskan, monitoring terhadap Legoknangka bukan sekadar melihat sejauh mana pembangunan berjalan. DPRD Jawa Barat juga perlu memastikan setiap tahapan dilaksanakan secara akuntabel, memenuhi standar lingkungan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, pengelola, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan hingga pengoperasian TPPAS Regional Legoknangka dapat berjalan optimal dan menjadi bagian dari solusi persoalan persampahan di Jawa Barat.
Dari pengawasan di lapangan, Yusuf Maulana mendorong pengelolaan sampah Jawa Barat yang lebih bersih, modern, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
