SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi mencatat sebanyak 1.157 inovasi dari berbagai perangkat daerah telah diinput dalam sistem Indeks Inovasi Daerah (IGA) 2026. Meski demikian, seluruh inovasi tersebut belum dapat langsung diajukan untuk penilaian karena masih harus melalui verifikasi, termasuk pemenuhan persyaratan implementasi dan keberlanjutan.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Sukabumi, Wahyu Retnaningtyas Utami, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan tingginya aktivitas inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
“Kalau tahun kemarin untuk penginputannya sudah selesai, jadi tinggal menunggu laporan dan hasil. Tahun sekarang benar-benar dari awal, sehingga banyak hal yang bisa dievaluasi dan ternyata masih banyak yang harus diperbaiki,” ujar Wahyu, Senin (21/9/2026).
BACA JUGA: Bappeda Kota Sukabumi Serap 98,92 Persen Anggaran 2025, Kinerja Empat Indikator Capai Target
Menurutnya, proses IGA tahun ini memberikan kesempatan bagi tim pengelola untuk mengevaluasi setiap tahapan, mulai dari penginputan hingga persiapan penilaian. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam pengelolaan inovasi pada tahun berikutnya.
Ia menjelaskan, salah satu faktor yang mendorong peningkatan jumlah inovasi adalah perhatian pimpinan daerah terhadap pengembangan terobosan di setiap perangkat daerah.
Dorongan tersebut antara lain dilakukan melalui penerapan Key Performance Indicator (KPI) yang dilaporkan secara rutin setiap bulan. Inovasi menjadi salah satu aspek yang masuk dalam laporan kinerja tersebut.
“Dengan KPI itu semua perangkat daerah memang terdorong, berlomba-lomba dan harus memperhatikan inovasi karena Pak Wali sangat konsen dengan inovasi,” katanya.
Meski belum ada keputusan wali kota atau peraturan wali kota yang secara khusus mewajibkan setiap perangkat daerah menciptakan minimal satu inovasi setiap bulan, mekanisme KPI dinilai mampu mendorong persaingan antarlembaga dalam menghasilkan pembaruan pelayanan.
BACA JUGA: Lewat Program Genting, BAPPEDA Kota Sukabumi Terus Tekan Angka Stunting
Wahyu menegaskan, banyaknya inovasi yang masuk ke sistem belum otomatis menjadikannya kandidat penilaian IGA. Inovasi yang diajukan harus memenuhi persyaratan, terutama terkait pelaksanaan dan keberlanjutan implementasinya.
“Kalau IGA itu yang sudah diimplementasikan minimal satu tahun, bagusnya dua tahun. Karena itu kemarin kita arahkan diinput dulu. Nanti kalau ada indikator-indikator baru, tinggal dilengkapi sehingga tahun depan bisa dikirim,” jelasnya.
Dari berbagai sektor, inovasi bidang kesehatan masih menjadi salah satu penyumbang terbesar. Inovasi dari puskesmas cukup menonjol karena tuntutan akreditasi turut mendorong pengembangan pembaruan dalam pelayanan kesehatan.
Selain kesehatan, inovasi di tingkat kewilayahan juga mulai berkembang. Sejumlah kecamatan dan kelurahan dilaporkan telah mengembangkan terobosan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Banyak, terutama teman-teman wilayah. Mereka memang sedang digenjot untuk PAD. Banyak inovasi baru yang arahnya ke sana, salah satunya bagaimana mempermudah masyarakat,” ungkapnya.
Saat ini, Pemkot Sukabumi masih menunggu proses verifikasi dan penentuan tema penilaian dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum menyaring inovasi yang berpotensi menjadi unggulan daerah.
BACA JUGA: Rancang Masa Depan Kota Sukabumi, Bappeda Perkuat Kajian Lingkungan dalam Revisi RTRW
Wahyu mengatakan, tema yang ditetapkan Kemendagri akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan inovasi yang akan dikurasi untuk mengikuti tahapan berikutnya.
“Kita belum tahu kira-kira tema besar yang akan diambil. Nanti setelah ada dari Kemendagri, baru kita tentukan dan disaring,” katanya.
Pada penilaian sebelumnya, Kota Sukabumi pernah mengunggulkan inovasi Spada Santun dan Smart-K. Namun, pemilihan inovasi unggulan tetap harus mempertimbangkan kesesuaian dengan tema penilaian yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dengan 1.157 inovasi yang telah terdata, Pemkot Sukabumi selanjutnya perlu memastikan setiap inovasi memiliki bukti implementasi, dokumentasi, keberlanjutan, serta manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Jumlah tersebut menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk menyeleksi inovasi yang tidak hanya memenuhi persyaratan administrasi, tetapi juga mampu memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. (Ky)
