SUKABUMI – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi Eka Nandang Nugraha turut mendampingi Wakil Bupati Sukabumi H Andreas dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan serta Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Rakor tersebut diikuti secara virtual dari Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/9/2026). Selain Eka Nandang, sejumlah perangkat daerah Kabupaten Sukabumi juga mengikuti agenda tersebut.
Kehadiran Kepala DPPKB dalam forum tersebut menjadi bagian dari keterlibatan perangkat daerah dalam memperkuat koordinasi penanganan stunting di Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga: Tiga Hotel Masih Urus Dokumen, DPRD Kabupaten Sukabumi Tunggu hingga 31 Desember
Rakor regional tersebut membahas upaya memastikan kelompok sasaran mendapatkan intervensi yang tepat dan berkualitas. Penguatan cakupan serta kualitas intervensi juga menjadi bagian dari agenda yang dibahas.
Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan SDM Setwapres selaku Wakil Ketua Pelaksana TPPS Bidang Advokasi dan Komitmen Kepemimpinan, Eddy Cahyono Sugiarto, menekankan agar komitmen penanganan stunting tidak berhenti pada deklarasi.
Ia mendorong agar komitmen tersebut diterjemahkan menjadi langkah konkret dan diperkuat melalui koordinasi di daerah.
Baca Juga: Perizinan Hotel Dievaluasi, DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong Optimalisasi PAD
Sementara itu, Asisten Deputi Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Setwapres Mita Aprianti mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari pengawalan pelaksanaan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Forum ini menjadi ruang untuk menyinkronkan kebijakan, bertukar pengalaman, serta mengidentifikasi kendala pelaksanaan program di daerah,” ujarnya.
Usai mengikuti rakor, Wakil Bupati Sukabumi Andreas mengatakan penanganan stunting merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, upaya tersebut berkaitan dengan persiapan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Juga: Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Minta Hotel Pastikan Bangunan Laik dan Aman
Karena itu, ia menilai koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.
“Yang harus ditekankan adalah kerja sama antar-OPD, sampai nanti ke tingkat desa,” ujar Andreas.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan DPPKB bersama perangkat daerah lainnya menjadi bagian dari koordinasi pemerintah daerah dalam menjalankan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi berharap penguatan kolaborasi lintas sektor dapat membuat pelaksanaan program penanganan stunting berjalan lebih efektif hingga tingkat desa.
Pada kesempatan yang sama, dilakukan penandatanganan komitmen bersama pencegahan dan percepatan penurunan stunting.
