SUKABUMIKU.id – Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, pada Rabu (23/4/2025). Kegiatan ini berlangsung di Ruang Pertemuan DP2KBP3A, Jalan Kenari No. 1A, dan dihadiri oleh berbagai unsur lintas sektor.
Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana, hadir secara langsung untuk membuka forum sekaligus memberikan arahan strategis. Dalam sambutannya, Bobby menekankan pentingnya literasi digital sebagai pilar utama dalam strategi pengendalian sosial dan pemberdayaan keluarga di era digital.
“Di era digital, tantangan kecil bisa tumbuh besar hanya karena satu unggahan. Literasi digital bukan lagi kebutuhan tambahan, ini keharusan,” ujar Bobby.
Ia mengingatkan bahwa keluarga yang tidak memiliki bekal literasi digital berisiko tinggi terpapar hoaks, narasi negatif, dan pengaruh destruktif lainnya. Karena itu, pendekatan pembangunan keluarga harus mulai merambah ruang digital secara aktif.
Bobby juga menekankan perlunya pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan strategis dalam format yang relevan bagi generasi muda, termasuk melalui konten visual, media sosial, dan diskusi daring yang ramah anak dan keluarga. “Pemerintah tidak boleh gagap digital,” tegasnya.
Forum ini turut dihadiri oleh Ketua Bidang I TP PKK Kota Sukabumi, jajaran pimpinan DP2KBP3A, perwakilan organisasi perangkat daerah, forum anak dan duta genre, akademisi, organisasi profesi, hingga media lokal. Acara berlangsung secara interaktif, diawali dengan penampilan dari Forum Anak Kreatif Sukabumi (FAKSI) dan Duta Genre.
Agenda utama meliputi pemaparan program strategis DP2KBP3A untuk lima tahun ke depan serta diskusi lintas sektor guna merumuskan rekomendasi kebijakan. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan, yang menjadi dasar sinergi antarinstansi dalam implementasi Renstra 2025–2029.
Forum ini menjadi momen penting dalam menyatukan visi antar pemangku kepentingan untuk membangun sistem perlindungan keluarga yang lebih adaptif dan responsif. DP2KBP3A menegaskan bahwa strategi masa depan tak lagi bisa mengandalkan pendekatan birokratis semata.
“Isu seperti stunting, pernikahan usia dini, diskriminasi gender, dan kekerasan terhadap anak membutuhkan pendekatan yang lebih luwes dan menyentuh cara berpikir masyarakat saat ini,” ujar Bobby.
Transformasi digital menjadi keniscayaan yang tak bisa dihindari. Melalui penguatan literasi digital, DP2KBP3A berharap dapat menciptakan ekosistem keluarga yang tangguh, inklusif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Pemerintah Kota Sukabumi pun menunjukkan komitmennya untuk terus menghadirkan layanan berbasis teknologi yang berkeadilan dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat. (Ky)
