SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Sukabumi pada Jumat, 2 Mei 2025, bertempat di kantor Satpol PP.
Kegiatan ini menjadi forum strategis dalam menyelaraskan program kerja Satpol PP dengan arah pembangunan Kota Sukabumi sebagaimana tertuang dalam RKPD dan RPJMD.
Dalam forum yang dihadiri pula oleh Kepala Bappeda dan Kepala Satpol PP tersebut, Wali Kota menegaskan dukungan penuh terhadap program prioritas Satpol PP untuk lima tahun mendatang. Ia menyebut Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan aset milik pemerintah daerah.
“Satpol PP harus menjadi institusi yang profesional dan responsif. Untuk itu, kualitas dan kuantitas personel perlu ditingkatkan. Sumber daya manusia yang mumpuni adalah kunci keberhasilan,” ujar Ayep Zaki dalam sambutannya.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Wali Kota menyampaikan komitmennya untuk menambah anggaran operasional Satpol PP pada tahun 2026, seiring meningkatnya tantangan dan tugas lapangan yang harus dihadapi.
Salah satu isu strategis yang mengemuka dalam forum ini adalah rencana pemisahan Satpol PP dengan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar). Wali Kota menjelaskan, rencana ini mempertimbangkan perkembangan Kota Sukabumi pasca pembangunan jalan tol yang diprediksi akan menambah kepadatan dan kompleksitas wilayah.
“Pemisahan ini sudah diterapkan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kita akan kaji agar fungsi masing-masing institusi lebih fokus dan pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal,” jelas Ayep Zaki.
Wali Kota juga menyoroti pentingnya penertiban reklame dan billboard ilegal yang berdampak langsung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mendorong Satpol PP untuk menjalin komunikasi aktif dengan pelaku usaha, khususnya dalam memastikan kepatuhan terhadap pembayaran pajak PB1 sebesar 10 persen.
“Langkah ini akan memperkuat kontribusi Satpol PP terhadap peningkatan PAD dan penataan kota yang lebih baik,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota memberikan apresiasi kepada Kepala Bappeda atas terselenggaranya FPD yang menjadi salah satu yang pertama di Indonesia. Menurutnya, forum ini mencerminkan sinergi dan komunikasi yang kuat antar perangkat daerah dalam merumuskan program strategis.
Sekretaris Dinas Satpol PP dalam laporannya menyebut bahwa FPD ini merupakan bagian dari proses penyelarasan program kerja dengan dokumen perencanaan daerah. Fokus utamanya adalah mendukung visi-misi Wali Kota dalam mewujudkan Kota Sukabumi yang bersih, tertib, dan bercahaya.
Satpol PP pun diberi tanggung jawab penting untuk melakukan pembongkaran bangunan liar, penataan pedagang kaki lima (PKL), serta penegakan peraturan daerah lainnya sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD dan kenyamanan lingkungan kota.
“Kita ingin Kota Sukabumi menjadi kota yang bercahaya—bersih, tertib, dan indah. Ini bukan hanya slogan, tapi harus diwujudkan melalui kerja nyata semua perangkat daerah, termasuk Satpol PP,” pungkas Wali Kota.
Forum ini menjadi titik awal koordinasi dan konsolidasi lintas lembaga dalam memperkuat peran Satpol PP sebagai pelayan masyarakat sekaligus penegak ketertiban umum di Kota Sukabumi. (Ky)
