SUKABUMI – Aksi puluhan anggota Forum Sukabumi Bergerak (FSB) berujung ricuh dengan warga didepan PT Glostar Indonesia (GSI) 2 di Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, Kamis (08/05/25).
Infromasi yang didapat, kericuhan terjadi di depan gerbang pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Sukabumi–Cianjur, tepatnya di Kampung Kedung Gede, Desa Titisan, Kecamatan Sukalarang pada saat hendak melakukan audiensi dengan pihak manajemen.
Aksi ini merupakan bentuk protes FSB terhadap dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen karyawan, kemacetan lalu lintas di sekitar area pabrik, serta ketidakjelasan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Namun sebelum dapat masuk untuk berdialog, mereka dihadang oleh sekelompok warga yang berjaga di pintu masuk pabrik. Aksi saling dorong dan adu mulut pun tidak terhindarkan, bahkan sempat terjadi baku hantam yang mengakibatkan kerusakan ringan pada dua kendaraan milik peserta aksi.
Situasi berhasil dikendalikan setelah aparat kepolisian yang berjaga turun tangan melerai kedua belah pihak. Usai situasi kondusif, perwakilan FSB diizinkan masuk untuk melakukan audiensi dengan manajemen PT GSI 2.Koordinator Aksi FSB, Muhammad Mulki, menyatakan aksi ini merupakan respons atas ketidakjelasan tanggapan dari perusahaan terhadap surat permohonan audiensi yang telah dikirimkan sebelumnya.
“Awalnya kami berencana melakukan aksi demonstrasi, namun setelah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, disepakati untuk melakukan audiensi secara damai. Sayangnya, saat tiba kami malah dihadang oleh sejumlah orang tak dikenal,” ujarnya.
Mulki mengungkapkan bahwa salah satu anggotanya, Sandi—warga Desa Titisan—mengalami kekerasan fisik dalam kericuhan tersebut. “Sandi sempat didorong dan kepalanya diguncang-guncang,” ungkapnya.
Dua kendaraan milik peserta aksi juga mengalami kerusakan ringan seperti spion patah dan pelat nomor copot, namun telah diperbaiki.
Dalam audiensi tersebut, FSB menyampaikan tujuh tuntutan utama, yaitu:
1. Menghentikan praktik pungli dalam proses rekrutmen karyawan.
2. Membentuk dan memperkuat tim independen anti pungli internal perusahaan.
3. Mengusut dan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pungli.
4. Memprioritaskan warga lokal, khususnya dari wilayah Sukalarang dan sekitarnya, dalam rekrutmen.
5. Menyediakan solusi kemacetan dan membangun jalan alternatif.
6. Melakukan audit terbuka atas dana CSR selama 10 tahun terakhir.
7. Membentuk forum CSR partisipatif yang melibatkan masyarakat sekitar.
“Aksi ini bukan untuk mengganggu operasional perusahaan maupun investasi, tetapi demi memperjuangkan aspirasi masyarakat. Jika tuntutan ini tidak direspons, kami akan kembali menyampaikan melalui surat kepada perusahaan dan pemerintah daerah,” tegas Mulki.
FSB juga mendorong kepolisian untuk membuka rekaman CCTV guna mengungkap pihak yang memicu provokasi saat aksi berlangsung. (Ky)
