SUKABUMI — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Budi Mahmud Saputra, SE, menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam momentum Hari Bhayangkara ke-79 yang diperingati secara nasional hari ini.
Dalam keterangannya, Budi menekankan pentingnya transformasi berkelanjutan yang dilakukan oleh Polri guna menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan masyarakat terhadap institusi penegak hukum yang semakin profesional, transparan, dan humanis.
“Atas nama pribadi dan sebagai anggota DPRD Jawa Barat, saya mengucapkan selamat HUT Bhayangkara ke-79. Semoga Polri terus menjadi institusi yang dipercaya masyarakat, mampu menjaga stabilitas keamanan, dan turut mendorong terciptanya pelayanan publik yang prima,” ujar Budi Mahmud Saputra, Selasa (1/7/2025).
Baca Juga: Bus SIM Keliling Polres Sukabumi Hadir di Parungkuda Rabu, 2 Juli 2025
Lebih lanjut, ia menyampaikan dukungannya terhadap visi besar Polri dalam mengawal percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan tema peringatan tahun ini: “Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.”
“Peran Polri tidak hanya sebatas menjaga ketertiban, tetapi juga menjadi penggerak terciptanya ekosistem yang aman bagi pembangunan dan investasi. Ini penting agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” tambahnya.
Budi juga mengapresiasi kinerja Polri di wilayah Jawa Barat, khususnya dalam menjalin sinergitas bersama pemerintah daerah, TNI, dan elemen masyarakat lainnya dalam menciptakan suasana kondusif, terlebih menjelang tahun politik.
“Sinergi antar lembaga dan kedekatan dengan rakyat harus terus diperkuat. Kepolisian harus menjadi sahabat masyarakat, hadir tidak hanya saat ada masalah, tetapi juga dalam upaya pencegahan dan edukasi,” tandasnya.
Sebagai wakil rakyat, Budi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penguatan kelembagaan Polri melalui kebijakan dan penganggaran yang berpihak pada peningkatan kapasitas sumber daya dan pelayanan kepolisian. (Ndiw)
