Sosok

Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Pernah Dua Periode Menjabat Bupati Purwakarta

×

Profil Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang Pernah Dua Periode Menjabat Bupati Purwakarta

Sebarkan artikel ini
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto/Istimewa

JAWA BARAT – Nama Dedi Mulyadi tentu sudah tidak asing bagi masyarakat Jawa Barat. Sosok yang dikenal dengan gaya kepemimpinan khas Sunda ini memiliki perjalanan panjang dalam dunia politik, mulai dari anggota DPRD hingga menjadi kepala daerah.

Dedi Mulyadi, S.H. lahir di Sukasari, Kabupaten Subang, pada 11 April 1971. Sebelum dikenal luas sebagai tokoh politik Jawa Barat, Dedi lebih dahulu membangun karier politiknya di Kabupaten Purwakarta.

Perjalanan politiknya dimulai ketika terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Purwakarta periode 1999–2004. Saat itu, ia dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi E.

Baca Juga : Resep Terong Teri Cabai Hijau, Perpaduan Gurih dan Pedas yang Bikin Nambah Nasi

Karier politik Dedi terus berkembang. Pada 2003, ia terpilih menjadi Wakil Bupati Purwakarta periode 2003–2008, mendampingi Lily Hambali Hasan sebagai bupati.

Pernah Dua Periode Menjabat Bupati Purwakarta

Pada 2008, Dedi Mulyadi maju dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Purwakarta berpasangan dengan Dudung B. Supardi.

Keduanya kemudian terpilih memimpin Purwakarta untuk periode 2008–2013. Dedi resmi dilantik sebagai Bupati Purwakarta pada 13 Maret 2008.

Baca Juga : Resep Jamu Uyup-Uyup Tradisional, Minuman Empon-Empon untuk Ibu Menyusui

Dalam perjalanan politik berikutnya, Dedi kembali mengikuti Pilkada Purwakarta 2013. Kali ini, ia berpasangan dengan Dadan Koswara.

Dedi kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat dan menjabat sebagai Bupati Purwakarta untuk periode 2013–2018.

Dengan demikian, Dedi Mulyadi memiliki pengalaman memimpin Purwakarta selama dua periode setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati.

Kebijakan Dedi Mulyadi yang Pernah Menjadi Sorotan

Selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi dikenal dengan sejumlah kebijakan yang menarik perhatian publik.

Salah satu kebijakan yang pernah menjadi sorotan adalah aturan mengenai larangan berpacaran dan bertamu hingga melewati pukul 21.00 WIB.

Dalam aturan tersebut, masyarakat yang melanggar disebut dapat dikenai sanksi adat. Bentuk sanksinya antara lain pengusiran sementara dari desa atau denda dengan nominal tertentu.

Selain itu, pemasangan kamera pengawas atau CCTV di sejumlah perbatasan desa juga menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap penerapan aturan tersebut.

Kebijakan tersebut sempat menuai perhatian dan menjadi salah satu bagian dari perjalanan kepemimpinan Dedi Mulyadi di Purwakarta.

Perjalanan Organisasi dan Jabatan Politik

Sebelum menduduki sejumlah jabatan pemerintahan, Dedi Mulyadi juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan.

Beberapa jabatan organisasi yang pernah diembannya antara lain:

– Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta.
– Senat Mahasiswa STH Purnawarman Purwakarta (1994).
– Wakil Ketua DPC FSPSI (1997).
– Sekretaris PP SPTSK KSPSI (1998).
– Wakil Ketua GM FKPPI (2002).
– Ketua PC Pemuda Muslimin Indonesia (2002).
– Sekretaris KAHMI Purwakarta (2002).
– Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Purwakarta (2005–2015).
– Ketua DPC Partai Golkar Purwakarta (2004–2007).

Pengalaman organisasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan Dedi Mulyadi sebelum semakin dikenal dalam kancah politik Jawa Barat.

Perjalanan panjangnya dari anggota DPRD, Wakil Bupati, hingga dua periode menjadi Bupati Purwakarta memperlihatkan kiprah Dedi Mulyadi dalam dunia pemerintahan dan politik.

Namanya kemudian semakin dikenal luas sebagai salah satu tokoh politik yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika pemerintahan Jawa Barat.(*)