SUKABUMI – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Uden Abdunnatsir, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi agar lebih serius dalam mengalokasikan anggaran untuk sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Uden saat mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2025 bersama mitra kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (16/7/2025).
Menurut Uden, penguatan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, serta kebudayaan, pemuda, dan olahraga harus menjadi prioritas utama. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar untuk kepentingan administratif atau kegiatan seremonial.
“Anggaran bukan hanya angka di atas kertas. Harus ada keberpihakan yang jelas. Rakyat jangan sampai hanya menjadi penonton dalam pembangunan,” ujarnya.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan IV, Uden menilai pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar program-program yang dirancang benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat.
“Kami mendorong akselerasi pembangunan dengan prinsip keberpihakan. Jangan sampai ada sektor vital yang minim perhatian karena keterbatasan anggaran. Ini soal keberanian membuat kebijakan yang pro rakyat,” tegasnya.
Rapat pembahasan KUA-PPAS ini juga dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi IV, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora).
Uden berharap, hasil pembahasan ini dapat menjadi landasan dalam penyusunan APBD yang lebih solutif dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga Sukabumi.
“APBD ke depan harus menjadi alat transformasi sosial, bukan hanya agenda rutin tahunan,” tandasnya. (Ndiw)
