SUKABUMI – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penataan sektor pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Senin (11/8/2025). Rakor digelar di Ruang Rapat Sekda, Setda Palabuhanratu, sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 540.5/Kep.373-Rek/2025 tentang pembentukan Tim Penataan Pengelolaan Usaha Pertambangan MBLB.
Dalam Rakor ini, Sekda didampingi sejumlah perangkat daerah, di antaranya Bapenda, DPMPTSP, Bappelitbangda, Disdagin, DPTR, DLH, Bagian SDA, dan Bagian Kerjasama.
Baca Juga: BMKG Potensi Banjir Rob di Sejumlah Wilayah, Senin 11 Agustus 2025
Kepala Bapenda Kabupaten Sukabumi, Herdy Somantri Subandi, menekankan pentingnya penataan sektor pertambangan agar memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
“Penataan ini harus berdampak nyata bagi warga, tapi tetap menjaga kelestarian alam,” ucapnya.
Sementara itu, peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi sorotan dalam aspek perizinan. Melalui Rakor ini, DPMPTSP menegaskan komitmennya untuk memperketat mekanisme perizinan usaha pertambangan sehingga hanya pelaku usaha legal yang bisa beroperasi.
Baca Juga: Harga Emas Antam Turun, per Senin 11 Agustus 2025
“Legalitas adalah pintu utama. Jika izin tertib, maka pengawasan dan kontribusi terhadap daerah akan lebih terukur,” tegas Ali Iskandar, Kepala DPMPTSP.
Seluruh OPD berkomitmen memperkuat koordinasi agar tata kelola pertambangan di Jawa Barat semakin tertib, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menekan aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan daerah dan lingkungan.(Ndiw)
