SUKABUMI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika kinerja pemerintahannya belum sepenuhnya memuaskan. Ia berjanji akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dan menjaga transparansi dalam setiap program pembangunan di Jabar.
Dedi juga mengajak seluruh warga Jawa Barat untuk tetap optimis menatap masa depan. Dalam kesempatan itu, ia memberikan sapaan hangat kepada warganet dan masyarakat.
“Salam untuk seluruh warga Jawa Barat di manapun berada. Mari kita sambut hari esok dengan penuh optimisme,” ujarnya seperti dilansir sukabumiku.id dari Grid, Minggu malam (14/09/2025).
Selain itu, Dedi mengapresiasi peran media yang kritis terhadap kebijakan pemerintah provinsi. Menurutnya, kritik yang membangun menjadi pengingat sekaligus penguat prinsip check and balance dalam pemerintahan. Hal ini, kata dia, dapat memastikan pembangunan tetap berpihak kepada masyarakat luas.
“Saya berterima kasih kepada rekan-rekan media yang terus mengawasi dan memberi masukan bagi kami. Daya kritis itu penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Dedi sempat membantah isu yang menyebut dirinya menerima tunjangan hingga Rp33 miliar per tahun. Ia menegaskan, gaji pokok gubernur hanya Rp8,1 juta per bulan. Beberapa fasilitas yang seharusnya diterima pun tidak diambilnya.
“Baju dinas saya beli sendiri, mobil dinas juga tidak saya gunakan,” jelasnya.
Dedi juga melakukan efisiensi anggaran, salah satunya memangkas biaya perjalanan dinas. Sebelum ia menjabat, anggaran perjalanan dinas gubernur mencapai Rp1,5 miliar per tahun. Namun, jumlah itu berhasil ditekan menjadi Rp750 juta, dan pada perubahan APBD 2025 kembali dipangkas hingga Rp100 juta.
“Sejauh ini, anggaran perjalanan dinas baru terpakai Rp74 juta,” ujarnya.
Terkait dana operasional gubernur, Dedi menjelaskan nilainya mencapai Rp28 miliar per tahun atau sekitar 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari jumlah tersebut, Rp21,6 miliar menjadi porsinya dan seluruhnya digunakan untuk membantu masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi.
Ia menyebut dana tersebut dipakai untuk berbagai keperluan sosial, seperti biaya perawatan pasien, transportasi keluarga pasien, pengecatan sekolah, perbaikan rumah roboh, hingga pembangunan kembali jembatan gantung yang putus.
“Setiap hari masyarakat datang ke Lembur Pakuan meminta bantuan. Semua biaya operasional itu kami alokasikan untuk kebutuhan warga,” tegas Dedi.
Dengan langkah tersebut, Dedi berharap pemerintahannya dapat semakin dipercaya masyarakat serta menciptakan pembangunan yang adil dan transparan di Jawa Barat.
