JAWA BARAT – Kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah Jawa Barat terus menuai kritik. Program yang semula diharapkan menjadi solusi pemenuhan gizi siswa justru berulang kali dikaitkan dengan insiden keracunan makanan.
Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Rohmat Hidayat, menyampaikan keprihatinannya dan menilai program MBG telah gagal memberikan manfaat optimal. Bahkan, ia menegaskan program tersebut berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik.
“Banyak dapur penyedia MBG yang diduga hanya menjadikan program ini sebagai ajang bisnis. Aspek kehigienisan dan kelayakan gizi terabaikan, sehingga timbul kasus keracunan yang mengancam nyawa,” tegas Rohmat Hidayat, Kamis (25/09/25).
Menurutnya, pemerintah daerah maupun pusat seolah menutup mata meskipun kasus serupa telah berulang kali terjadi. Ia menekankan bahwa program MBG tidak boleh berubah menjadi ladang keuntungan segelintir pihak dengan mengorbankan kesehatan masyarakat.
Rohmat mendesak pemerintah menindak tegas dapur penyedia MBG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS) sebagaimana diatur Kementerian Kesehatan.
“Jika ada dapur yang melanggar hingga menyebabkan siswa keracunan massal, hentikan kerja sama dan beri sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Selain itu, KNPI Jawa Barat juga meminta Gubernur melakukan pengecekan menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kabupaten/kota. Jika ditemukan dapur tanpa SLHS, maka harus segera ditutup.
“SLHS adalah syarat mutlak sebagai jaminan higienis dan sanitasi. Tanpa itu, dapur tidak boleh beroperasi,” pungkasnya. (Ky)
