Sukabumi – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, Hasim Adnan, memberikan apresiasi terhadap program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Sukabumi. Menurutnya, kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Hingga akhir September 2025, tingkat pembayaran pajak kendaraan di wilayah kerja Samsat Kota Sukabumi telah mencapai 70 persen. Kepala P3DW Kota Sukabumi, Iwan Juanda, menjelaskan bahwa dari total sekitar 123 ribu kendaraan yang terdaftar, 78 ribu unit sudah melunasi pajak. Sementara sekitar 40 ribu kendaraan atau 30 persen masih menunggak, terdiri dari KTMDU (19 persen) dan KBMDU (11 persen).
“Program pemutihan ini jelas memberikan hasil nyata. Masyarakat lebih patuh karena diberi kemudahan. Ini bukti bahwa kebijakan yang pro-rakyat dapat mendorong kesadaran bayar pajak,” ujar Hasim, Kamis (3/10/2025).
Program pemutihan pajak kendaraan tahun ini dinilai lebih meringankan masyarakat. Jika pada periode sebelumnya keringanan hanya berupa pembebasan denda atau pembayaran pokok maksimal empat tahun, kali ini masyarakat cukup membayar pajak untuk satu tahun ke depan saja.
Program ini dilaksanakan dalam dua periode, yakni 20 Maret–30 Juni dan 1 Juli–30 September 2025. Setelah program berakhir, P3DW langsung melakukan pemeriksaan dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan masyarakat.
Hasim juga mengapresiasi langkah P3DW Kota Sukabumi yang kini melakukan pengawasan dan penagihan langsung (door to door) untuk menekan jumlah kendaraan yang masih menunggak pajak.
“Penagihan langsung ke lapangan adalah langkah tegas yang perlu didukung. Tetapi pendekatannya harus humanis. Tujuannya bukan hanya menarik pajak, tapi juga membangun kesadaran masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor sangat penting untuk pembiayaan pembangunan di Jawa Barat.
“PAD yang kuat berarti pembangunan bisa berjalan lebih baik. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur semua butuh dukungan anggaran. Pajak kendaraan adalah salah satu sumber terbesarnya,” tambah Hasim.
Hasim berharap keberhasilan Kota Sukabumi dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Jawa Barat untuk mengoptimalkan program serupa dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“Program seperti ini tidak hanya membantu pemerintah, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi daerah. Komisi III DPRD Jabar, khususnya Fraksi PKB, akan terus mendorong kebijakan yang adil, solutif, dan pro-rakyat,” tutupnya.
