SUKABUMI – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, Senin (06/10/2025). Kegiatan yang berlangsung di Resto Tahu Sumedang, Jalan Lingkar Selatan Sukabumi ini dihadiri oleh puluhan konstituen dari sejumlah wilayah Sukabumi.
Dalam forum tersebut, legislator perempuan dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini memaparkan sejumlah program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berkaitan dengan bidang tugasnya di Komisi V DPRD Jabar, yakni kesejahteraan rakyat.
Komisi ini membidangi sektor penting seperti ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, sosial, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Melalui kegiatan tersebut, Dessy menyampaikan berbagai program strategis yang tengah berjalan sekaligus menampung masukan dari masyarakat sebagai bahan pengawasan dan evaluasi di tingkat provinsi.
“Kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi juga bentuk tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dessy di hadapan peserta.
Acara berlangsung secara dialogis dan diwarnai forum tanya jawab yang hangat antara peserta dan Dessy. Sejumlah peserta menyampaikan aspirasi seputar peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan bantuan sosial, hingga dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan pemuda di Sukabumi.
Dessy menegaskan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintahan sangat penting agar kebijakan publik tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Baca Juga: Dessy Susilawati Dorong Bank BJB Majalengka Perkuat Dukungan Ekonomi di KUA-PPAS 2026
“Fungsi pengawasan ini bagian dari upaya kami memastikan akuntabilitas dan efektivitas setiap program. Masyarakat juga perlu terlibat aktif memberikan masukan, karena mereka yang paling tahu kondisi di lapangan,” kata Dessy.
Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat, sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
