SUKABUMI – Badan Koordinasi Nasional Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam PB HMI (BAKORNAS LEMI PB HMI) melakukan kunjungan audiensi ke Pemerintah Kota Sukabumi pada Kamis (6/11/2025). Pertemuan yang berlangsung di rumah dinas wali kota ini membahas perkembangan program Dana Abadi Wakaf Uang (Cash Waqf) yang diinisiasi Wali Kota Ayep Zaki.
Perwakilan BAKORNAS LEMI, Galih Permana, didampingi kader HMI Sukabumi, bertemu dengan Direktur Lembaga Wakaf Doa Bangsa (LWDB), Entus Wahidin. Dalam diskusi tersebut, Entus menjelaskan bahwa inisiatif wakaf uang telah lama dijalankan LWDB, bahkan sebelum Ayep Zaki memimpin.
“Wakaf uang memiliki manfaat yang sangat baik dan relevan dalam mengentaskan kemiskinan karena di dalamnya ada dana umat yang dikelola oleh nadzir dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk pembangunan umat,” ujar Entus dalam keterangan tertulis yang diterima sukabumiku.id.
Baca Juga: Gelombang Penolakan Menguat, Relawan Manuk Dadali Tak Setuju Budi Arie Bergabung ke Gerindra
Ia menambahkan, program ini masih dalam fase penghimpunan dana. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, LWDB bersama Pemkot Sukabumi gencar melakukan sosialisasi dan membangun kampung wakaf.
Di sisi lain, perwakilan HMI, Galih Permana, menyatakan dukungannya terhadap program ini. Ia menekankan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar untuk mendanai sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, asalkan dikelola dengan profesional.
Galih juga memberikan sejumlah masukan strategis. Selain pentingnya transparansi mutlak dalam penghimpunan dan pendistribusian dana, ia menyarankan agar dana wakaf dapat dikembangkan melalui instrumen investasi syariah yang aman, seperti obligasi syariah atau investasi properti, guna memastikan pertumbuhan aset yang berkelanjutan.
Baca Juga: Tanda Sejarah dan Perjuangan Pasukan Brimob, Tugu Pelopor Dibangun di Bukit Senyum Palabuhanratu
BAKORNAS LEMI PB HMI mendorong agar sosialisasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diiringi dengan strategi literasi keuangan syariah yang menyeluruh bagi seluruh elemen masyarakat. Hal ini, coupled dengan pengelolaan yang transparan, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik dan memposisikan wakaf sebagai instrumen pembangunan daerah yang relevan.
