JAKARTA – Penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan sejumlah media internasional. Beberapa outlet berita asing mengangkat kontroversi yang menyertai keputusan tersebut, terutama terkait catatan pelanggaran HAM selama masa kepemimpinan Soeharto.
Dalam laporannya, kantor berita AFP secara khusus menyoroti adanya penolakan dari berbagai kalangan terhadap pemberian gelar ini.
“Indonesia menambahkan mantan presiden Soeharto ke dalam daftar pahlawan nasional dalam sebuah upacara pada hari Senin, meskipun ada keberatan dari para aktivis dan akademisi atas catatan hak asasi manusia mendiang diktator militer tersebut,” tulis AFP dalam pemberitaannya, Selasa (11/11/2025).
Reuters turut meliput perkembangan ini dengan menyertakan kilas balik perjalanan kekuasaan Soeharto. Media asal Inggris itu mengingatkan bagaimana Soeharto mengambil alih kepemimpinan dari Presiden Soekarno pada 1967, kemudian memimpin Indonesia selama tiga dekade sebelum akhirnya lengser pada 1998.
Sementara itu, The Diplomat dalam artikelnya sebelumnya telah mengkritik rencana pemberian gelar ini dengan menyebutnya sebagai “tanda revisionisme sejarah yang semakin menguat di bawah Presiden Prabowo Subianto.” Media tersebut juga melaporkan adanya aksi protas dari kalangan aktivis meskipun dalam skala terbatas.
Di sisi lain, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon selaku pimpinan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menegaskan bahwa penganugerahan gelar ini telah melalui proses kajian yang komprehensif.
Menurutnya, kontribusi dan rekam jejak kehidupan para tokoh yang mendapat gelar telah ditelaah secara mendalam melalui berbagai studi akademis dan ilmiah sebelum diputuskan.
Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini diberikan dalam upacara Hari Pahlawan Nasional di Istana Negara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Sebanyak sepuluh tokoh termasuk Soeharto resmi bergabung dalam daftar lebih dari 200 pahlawan nasional Indonesia.
