JAKARTA – Praktik premanisme dinilai sebagai salah satu faktor utama yang mendongkrak biaya investasi dan produksi di Indonesia. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa aksi premanisme dapat menambah biaya investasi hingga 40 persen.
“Di negara kita ini juga ada satu isu yang cukup signifikan yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam dunia investasi adalah kegiatan premanisme,” ujar Todotua dalam Business Forum di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Menurut Todotua, biaya tambahan akibat aksi premanisme ini dapat menyumbang 15 hingga 40 persen terhadap biaya investasi dan produksi suatu proyek. Ia mencontohkan kasus yang sempat viral di proyek PT Chandra Asri Alkali (CAA) di Cilegon, Jawa Barat, dimana organisasi masyarakat meminta ‘jatah’ secara tidak sah.
Baca Juga: Tim SAR Kembali Temukan Pemancing Terseret Ombak di Ciemas Sukabumi, Operasi Pencarian Dihentikan
Pemerintah pun mengambil langkah tegas dengan meningkatkan pengawasan secara berkala. “Sejak itu, turun drastis. Dan kami memonitor setiap minggu. Saya tiap minggu mendapat laporan,” tegas Todotua.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, mengonfirmasi bahwa premanisme masih menjadi gangguan serius bagi pelaku industri. Menurutnya, daerah-daerah seperti Tangerang, Banten, Bekasi, Karawang, hingga kawasan industri baru di Subang dan Batam masih menjadi wilayah rawan aksi premanisme.
Baca Juga: Pratama Arhan Gugat Cerai Azizah Salsha, Proses Hukum Resmi Dimulai
Meski tantangan ini masih ada, pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sepanjang tahun 2024, realisasi investasi telah berhasil menciptakan sekitar 2,5 juta lapangan kerja baru, yang menjadi tujuan utama dari setiap proyek investasi.
