SUKABUMI – Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Gerindra, Hera Iskandar, menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menetapkan Presiden RI ke-2, Jenderal Besar HM Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional merupakan langkah yang tepat, terlebih diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
“Menurut saya, penetapan Pak Soeharto sebagai pahlawan nasional pada Hari Pahlawan sudah sangat tepat. Secara pribadi saya setuju dan mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo,” ujar Hera, Kamis (13/11/2025).
Hera menilai Soeharto memiliki kontribusi besar dalam pembangunan fondasi kehidupan bernegara, terutama pada awal Orde Baru ketika Indonesia menghadapi inflasi hingga 500–600 persen. Melalui tim ekonomi yang berkolaborasi dengan para akademisi serta kerja sama internasional, ekonomi nasional perlahan kembali stabil.
Baca Juga: Barcelona Umumkan Cedera Landry Farre, Krisis Bek Kanan Makin Dalam
Di bidang kesejahteraan, Hera menyebut Soeharto merintis program pembangunan jangka panjang seperti Pelita dan GBHN, yang menghasilkan berbagai pencapaian antara lain swasembada pangan, pembangunan SD Inpres, serta penguatan layanan kesehatan melalui puskesmas dan posyandu.
“Pendidikan dan kesehatan diperkuat. Saya sendiri lulusan SD Inpres. Saat itu pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.
Baca Juga: BMKG : Waspada Gelombang Tinggi dan Potensi Banjir Rob pada 20 November 2025
Ia juga menyoroti kiprah Soeharto dalam bidang keagamaan melalui pembangunan Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, termasuk di wilayah Cisaat dan Nagrak, serta peran besarnya dalam pendirian ASEAN pada 1967. Di sektor olahraga, Soeharto dinilai turut mendorong perkembangan ajang nasional dan regional seperti PON dan SEA Games.
Menurut Hera, dedikasi dan kontribusi tersebut menjadi alasan kuat bahwa gelar pahlawan layak diberikan kepada Soeharto. “Kami, baik secara pribadi maupun kepartaian, mendukung sepenuhnya langkah pemerintah,” tegas Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi itu.
Ia menambahkan, momentum ini diharapkan dapat memperkuat semangat nasionalisme serta memperluas penghargaan terhadap jasa para pendahulu bangsa, meski terdapat perbedaan pandangan politik.
“Setiap pemimpin pasti punya kekurangan, tetapi banyak kebaikan yang harus dikenang. Saya yakin keputusan ini sudah melalui proses dan dasar hukum yang jelas,” pungkasnya.
