BANDUNG – Alokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan gapura Gedung Sate senilai Rp3,9 miliar menuai kritik tajam dari anggota DPRD Jabar. Anggota DPRD Jabar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maulana Yusuf Erwinsyah menyoroti ketimpangan prioritas anggaran antara proyek fisik dengan pelestarian situs budaya Sunda.
Anggota dewan yang dikenal vokal ini mengungkapkan ironi dalam APBD Perubahan 2025, dimana anggaran Rp3,9 miliar untuk gapura bergaya Candi Bentar dan perbaikan parkir di Gedung Sate justru jauh lebih besar dari alokasi pelestarian 50 situs budaya Sunda yang hanya Rp156 juta pada 2026.
“Saya pikir mengurus situs cagar budaya peninggalan orang Sunda zaman dahulu lebih wajib, ketimbang membuat bangunan-bangunan baru, sekalipun niatnya memperlihatkan simbol-simbol Sunda,” tegas Maulana Yusuf, Senin (24/11/2025).
Baca Juga: Diduga tak Berizin, Tambak Udang di Cipatuguran Sukabumi tak Bisa Tunjukan Dokumen UKL-UPL
Kritik tidak hanya pada besaran anggaran, tetapi juga pada pemilihan desain Candi Bentar yang dinilai tidak merepresentasikan identitas Kasundaan. Maulana menilai proyek ini menunjukkan dangkalnya riset budaya dalam perencanaan pembangunan.
Lebih lanjut, legislator muda ini mempertanyakan urgensi proyek gapura di tengah kondisi infrastruktur publik yang memprihatinkan. Ia mencontohkan ruas jalan Cisarua-Padalarang menuju Lembang yang rusak dan minim penerangan, justru tidak menjadi prioritas padahal jelas membahayakan keselamatan warga dan wisatawan.
Proses pengesahan anggaran ini pun disebut tidak melalui kesepakatan demokratis. Ia menekankan persetujuan anggaran didominasi kehendak eksekutif.
Baca Juga: Tepis Isu Pemakzulan Karena Zionis, Rapat Alim Ulama Tegaskan Gus Yahya Masih Ketum PBNU
“Sebenarnya bukan disepakati, lebih kepada membiarkan keinginan Pak Gubernur yang keukeuh dengan keinginan sendiri,” ungkap Maulana
Kritik semakin mengemuka dengan rencana lanjutan proyek serupa pada 2026 yang diproyeksikan menelan anggaran lebih dari Rp10 miliar untuk pembangunan gerbang batas provinsi.
Maulana menilai proyek mercusuar semacam ini bertolak belakang dengan semangat efisiensi dan penyelamatan situs sejarah asli Sunda yang justru terancam punah.
