SUKABUMI — Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, menilai capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Sukabumi saat ini masih belum sebanding dengan potensi besar yang dimiliki daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Rabu (24/12/2025).
Ayep Zaki menyebut BPKPD memegang peran strategis sebagai garda terdepan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah menggali dan mengelola pendapatan secara optimal.
Dikutip dari laman resmi Pemkot Sukabumi, Ayep, mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi yang dilakukan, realisasi PAD Kota Sukabumi saat ini baru berada di kisaran Rp138 miliar. Angka tersebut dinilai masih jauh dari potensi riil yang bisa digarap, terutama dari sektor-sektor di luar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Baca Juga: Perkuat Wawasan Kebangsaan, Zaenul Munasichin Sosialisasikan Empat Pilar MPR RI di Sukabumi
Wali Kota menekankan bahwa masih terdapat ruang fiskal yang sangat besar untuk dioptimalkan apabila seluruh perangkat daerah penghasil PAD bekerja secara terintegrasi dan profesional. Ia meminta jajaran BPKPD menjadi motor penggerak pembenahan tata kelola pendapatan daerah.
Selain fokus pada peningkatan pendapatan, Ayep Zaki juga mengingatkan pentingnya integritas aparatur. Ia menegaskan bahwa kejujuran dan amanah harus menjadi fondasi dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah, serta meminta agar praktik-praktik yang tidak jelas segera ditertibkan.
Baca Juga: Masalah Tarif Parkir Musim Liburan di Palabuhanratu Sukabumi, Kadishub: Jangan Merugikan Wisatawan
Ke depan, Pemerintah Kota Sukabumi menargetkan PAD pada tahun 2026 dapat menembus angka Rp200 miliar. Bahkan, dalam perencanaan jangka menengah, target PAD diarahkan mencapai Rp600 miliar melalui kerja yang fokus, terukur, dan berkelanjutan.
Menurutnya, target tersebut bukan sekadar ambisi, melainkan harus diwujudkan melalui perencanaan yang matang, peningkatan kinerja, serta komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
