Berita UtamaKabupaten Sukabumi

Lima Tahun Pascabencana, Warga Kampung Nyalindung Palabuhanratu Masih Menanti Relokasi

×

Lima Tahun Pascabencana, Warga Kampung Nyalindung Palabuhanratu Masih Menanti Relokasi

Sebarkan artikel ini

SUKABUMI — Warga Kampung Nyalindung, Desa Pasir Suren, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan belum adanya kejelasan relokasi pascabencana pergerakan tanah yang terjadi sejak lima tahun lalu. Hingga kini, warga mengaku hanya menerima janji tanpa realisasi dari pemerintah setempat.

Salah seorang warga Kampung Nyalindung, Muhammad Dahlan (23), mengatakan pergerakan tanah masih kerap terjadi, terutama saat musim hujan. Kondisi tersebut membuat warga hidup dalam kekhawatiran karena ancaman bencana masih menghantui permukiman mereka.

“Dari awal kejadian lima tahun lalu sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Kami hanya dijanjikan terus selama ini,” ujar Dahlan, Senin (5/1/2026).

Baca Juga: Resep Shrimp Noodle ala Sukabumi, Olahan Bihun Gurih yang Bikin Lupa Diet

Ia menjelaskan, pemerintah sebelumnya sempat merencanakan relokasi warga ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di kawasan Cikeong, Palabuhanratu. Namun hingga kini, rencana tersebut tidak pernah terealisasi. Selain itu, opsi relokasi ke lahan perkebunan milik PTPN di sekitar kantor desa juga batal, meski proses pengukuran lahan sempat dilakukan.

Tidak hanya menghadapi ancaman pergerakan tanah, warga Kampung Nyalindung juga harus berhadapan dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan amblas. Jalan tersebut kini hanya bisa dilalui satu arah karena kondisi badan jalan yang berlubang dan tidak stabil, sehingga membahayakan pengguna jalan.

“Sudah banyak korban kecelakaan di situ. Warga akhirnya bergantian membantu mengatur lalu lintas agar tidak terjadi kecelakaan lagi,” katanya.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Kota Sukabumi Hari Ini, Senin 5 Januari 2026

Berdasarkan data warga, pada 2022 terdapat sekitar 190 rumah yang terdampak pergerakan tanah. Jumlah tersebut kini diperkirakan bertambah menjadi sekitar 200 rumah yang berada dalam ancaman bencana.

Warga berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, baik melalui relokasi maupun perbaikan infrastruktur, demi menjamin keselamatan dan kepastian masa depan mereka. Warga menegaskan, penanganan bencana tidak cukup hanya dengan janji tanpa realisasi.