SUKABUMI — Dugaan keracunan massal usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, menuai sorotan serius dari DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (29/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ancaman nyata terhadap keselamatan publik, khususnya anak-anak sekolah.
Hamzah menegaskan bahwa program MBG merupakan program strategis nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda. Namun, ketika pelaksanaannya justru diduga membahayakan peserta didik dan tenaga pendidik, maka perlu dilakukan langkah tegas dan menyeluruh.
Baca Juga: Unilever Indonesia Resmi Jalin Kemitraan Strategis dengan PERSIB Bandung
“Ini menyangkut nyawa anak-anak. Jangan berlindung di balik nama besar program Presiden,” tegas Hamzah.
Berdasarkan data sementara, tercatat empat orang harus menjalani perawatan medis akibat dugaan keracunan tersebut, terdiri dari dua pelajar dan dua guru, dengan gejala yang hampir serupa. Meski pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disebut siap menanggung biaya pengobatan, Hamzah menilai langkah itu belum menyentuh akar persoalan.
Menurutnya, diperlukan audit total terhadap sistem pelaksanaan MBG, termasuk legalitas yayasan pengelola, standar operasional dapur, serta kelayakan sarana dan prasarana penyedia makanan. Ia juga mendorong penghentian sementara operasional dapur MBG yang bermasalah hingga proses audit tuntas dilakukan.
Baca Juga: Warga Sukabumi Bisa Perpanjang SIM di Cidahu, Ini Jadwal SIM Kelilingnya
“Kalau yayasan atau dapurnya tidak layak, hentikan dulu. Jangan korbankan anak-anak demi keuntungan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SPPG Loji, Anwar Sapei, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyerahkan sampel makanan atau golden sample kepada pihak Puskesmas untuk dilakukan uji laboratorium. Ia juga mengakui adanya kelalaian dalam pelayanan distribusi MBG.
“Kami akui ini kelalaian yang tidak disengaja. Ke depan, kualitas layanan MBG akan kami perbaiki. Untuk biaya pemeriksaan dan perawatan, kami bertanggung jawab penuh,” kata Anwar.
DPRD Kabupaten Sukabumi memastikan akan terus mengawal penanganan kasus ini dan mendorong agar pelaksanaan program MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan serta tidak kembali menimbulkan korban.
