SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait polemik penggunaan Lapang Merdeka. Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya, Sabtu (21/03/2026).
Dalam pernyataannya, Ayep menegaskan bahwa ia berbicara bukan dalam kapasitas sebagai kepala daerah, melainkan sebagai sesama warga Kota Sukabumi yang memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat.
“Hari ini saya tidak berbicara sebagai wali kota, saya bicara sebagai sesama warga Kota Sukabumi yang punya tanggung jawab kepada saudara sekalian,” ujarnya.
Baca Juga: Tak Tepati Janji Soal Salat Id di Lapdek, Begini Penjelasan Ayep Zaki
Ayep mengaku menyaksikan langsung berbagai kekecewaan yang muncul di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Ia menyebut ada warga yang merasa janji kampanyenya tidak ditepati, hingga merasa aspirasi mereka tidak sampai dalam proses pengambilan keputusan.
“Ada yang merasa janji saya dilanggar, ada yang merasa suaranya tidak sampai ke meja keputusan. Ada yang sudah datang, sudah bicara, sudah berharap, lalu pulang dengan tangan kosong,” katanya.
Ia menegaskan tidak ingin langsung membela diri atas polemik tersebut. Menurutnya, meski keputusan terkait Lapang Merdeka diambil dengan pertimbangan tata ruang dan kepentingan jangka panjang kota, proses penyampaiannya dinilai belum tepat.
Baca Juga: Hina Muhammadiyah, ‘Anak Buah’ Ayep Zaki di FKDB Dilaporkan ke Polisi
“Soal Lapang Merdeka, keputusan itu diambil dengan pertimbangan tata ruang dan kepentingan jangka panjang kota. Tapi saya sadar, proses yang baik di atas kertas bisa dirasa seperti pengabaian di lapangan,” ungkapnya.
Ayep bahkan mengakui bahwa jika masyarakat merasa tidak dihargai dalam proses tersebut, maka hal itu merupakan kegagalannya sebagai pemimpin.
“Kalau saudara merasa tidak dihargai dalam prosesnya, itu adalah kegagalan saya sebagai pemimpin,” tegasnya.
Dalam momentum Idulfitri 1447 Hijriah, Ayep menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi, khususnya mereka yang merasa belum didengar dengan baik.
Baca Juga: Anggotanya Hina Muhammadiyah, FKDB Sampaikan Klarifikasi dan Permohonan Maaf
“Saya minta maaf, bukan hanya kepada yang merasa tidak didengar, tapi kepada yang memang belum saya dengar dengan cukup baik,” ucapnya.
Permintaan maaf tersebut juga ditujukan kepada berbagai elemen masyarakat yang selama ini memanfaatkan Lapang Merdeka, mulai dari warga yang berolahraga, komunitas, hingga mereka yang menjadikan lokasi tersebut sebagai ruang interaksi sosial dan bagian dari identitas kota.
Ia menegaskan bahwa Lapang Merdeka bukan sekadar lahan, melainkan ruang publik yang memiliki makna penting bagi masyarakat.
“Lapang itu bukan sekadar lahan, tapi bagian dari kehidupan dan identitas Kota Sukabumi,” katanya.
Baca Juga: Idul Fitri sebagai Manifestasi Restorative Justice dalam Perspektif KUHAP No. 20 Tahun 2025
Ayep juga menekankan komitmennya untuk memperbaiki pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat ke depan. Ia berjanji akan membuka ruang dialog yang lebih substansial sebelum mengambil kebijakan.
“Saya berkomitmen membuka ruang dialog yang nyata, bukan formalitas, bukan sekadar sosialisasi satu arah, tetapi percakapan yang sungguh-sungguh sebelum keputusan diambil,” ujarnya.
Ia memastikan pintu komunikasi dengan masyarakat akan selalu terbuka dan berjanji menjaga kepercayaan publik dengan lebih baik.
“Saya masih di sini, pintu saya terbuka, dan kepercayaan masyarakat akan saya jaga jauh lebih baik dari sebelumnya,” katanya.
Baca Juga: Ramuan Obat Kuat Pria Ala Sukabumi: Telur Bebek Madu dan Susu Beruang
Diketahui, ini merupakan kali kedua Ayep Zaki menyampaikan permintaan maaf terkait polemik tersebut. Sebelumnya, ia juga menyampaikan hal serupa saat menghadiri Salat Idulfitri jemaah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada Jumat (20/3/2026).
Polemik mencuat setelah Pemerintah Kota Sukabumi tidak mengizinkan penggunaan Lapang Merdeka untuk Salat Idulfitri jemaah Muhammadiyah yang dilaksanakan lebih awal dibanding penetapan pemerintah pusat.
Kebijakan tersebut menjadi sorotan publik, terlebih sebelumnya Ayep sempat menyampaikan komitmen saat debat Pilkada untuk membuka Lapang Merdeka bagi semua golongan dalam menjalankan aktivitas, termasuk ibadah, sebagai bentuk toleransi.
