SUKABUMI — Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai merancang arah baru pembangunan wilayah yang lebih berkelanjutan dengan menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian ini menjadi landasan penting dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022–2042 sekaligus mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Bappeda Kota Sukabumi, Mohammad Hasan Asari, mengungkapkan bahwa proses KLHS telah memasuki tahap awal. Hal ini ditandai dengan pertemuan perdana atau kick-off meeting yang melibatkan berbagai perangkat daerah serta pemangku kepentingan.
Menurutnya, KLHS disusun untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan secara menyeluruh. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai kemungkinan dampak serta merumuskan solusi kebijakan yang lebih berimbang.
“KLHS ini menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana rencana pembangunan sejalan dengan prinsip keberlanjutan, sekaligus meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan,” ujarnya.
BACA JUGA : Tingkat Pengangguran Masih Tinggi, Bappeda Kota Sukabumi Bentuk Tim Khusus
Dalam forum awal tersebut, sejumlah isu krusial menjadi perhatian, mulai dari pemanfaatan lahan untuk investasi, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), perlindungan lahan pertanian, hingga pengelolaan sumber daya air dan sampah. Selain itu, aspek pelestarian kawasan cagar budaya juga turut menjadi bagian dari pembahasan.
Hasan menekankan, tantangan pembangunan ke depan tidak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan dengan daya dukung lingkungan dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, seluruh proses KLHS dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan rekomendasi yang komprehensif.
BACA JUGA : Bappeda Kota Sukabumi Perbarui Data Lahan Sawah untuk Perkuat Ketahanan Pangan
Ia berharap, hasil kajian ini nantinya mampu menjadi panduan strategis bagi pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan tata ruang yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
“Melalui KLHS, kita ingin memastikan pembangunan di Kota Sukabumi berjalan selaras dengan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
