JAKARTA – Perdebatan soal kepemimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mencuat dalam sebuah diskusi publik di program Bola Liar yang ditayangkan Kompas TV belum lama ini. Penunjukan kepala BGN yang baru menjadi sorotan, terutama terkait isu kompetensi dan dugaan dominasi faktor loyalitas dalam proses pemilihan.
Dalam acara tersebut, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) periode 2025, Tiyo Ardianto secara terbuka mempertanyakan kapasitas Nanik S Deyang, figur yang kini memimpin lembaga strategis tersebut.
Ia menilai, standar utama dalam penunjukan pejabat publik semestinya mencakup kompetensi dan moralitas, bukan sekadar kedekatan politik.
Baca Juga: Eks Petinggi BGN Siap Ungkap Dalang Korupsi MBG
“Kalau kita lihat, syarat pejabat itu ada dua: kompetensi dan moralitas. Tapi yang terjadi sekarang, yang penting justru loyalitas,” kata Tiyo dikutip sukabumiku.id dari tayangan program Bola Liar Kompas TV, Senin (08/06/2026).
Ia juga menyoroti latar belakang kepala BGN yang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan bidang gizi maupun pengelolaan program pangan. Menurutnya, hal itu menjadi indikasi bahwa aspek profesionalitas kurang menjadi pertimbangan utama.
Tiyo bahkan menyebut, kondisi ini mencerminkan pola yang lebih luas dalam pemerintahan saat ini. Ia menilai, kompetensi tidak lagi menjadi faktor utama selama seseorang memiliki kedekatan dan loyalitas terhadap kekuasaan.
Baca Juga: Diduga Mengantuk Saat Menikung, Avanza Tabrak Pengendara Motor di Simpenan
“Ini mengonfirmasi bahwa kompetensi dan moralitas tidak dianggap penting. Yang dibutuhkan hanya loyalitas,” ujarnya.
Tiyo juga menyoroti arah kebijakan dan visi kepemimpinan baru di BGN. Ia menilai belum ada gagasan besar yang ditawarkan untuk memperbaiki persoalan mendasar dalam program tersebut.
“Pidato awalnya saja tidak menunjukkan langkah transformasional. Padahal program ini sudah berjalan luas,” kata dia.
Pernyataan tersebut langsung ditanggapi oleh Juru Bicara Partai Gerindra, Astrio Feligent, yang hadir dalam forum yang sama. Ia membantah anggapan bahwa kepala BGN harus memiliki latar belakang ahli gizi.
Baca Juga: Dishub Kota Sukabumi Cat Ulang Marka Stop Line di Simpang Sigodeg, Tingkatkan Keselamatan Pengendara
Menurutnya, yang lebih penting adalah kemampuan manajerial dalam menjalankan program secara efektif.
“Tidak harus berlatar belakang ahli gizi untuk memimpin BGN. Yang dibutuhkan adalah bagaimana program ini berjalan tepat sasaran, bagaimana mengelola rantai pasok, dan tata kelolanya,” jelas Trio.
Ia juga menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan berdasarkan mekanisme yang ketat, termasuk dalam penunjukan mitra dan pengawasan operasional di lapangan.
“Dalam penunjukan SPPG, tidak dilihat siapa orangnya, tapi apakah memenuhi syarat teknis atau tidak,” katanya.
Trio menambahkan, pengawasan terhadap standar keamanan pangan dilakukan secara ketat tanpa toleransi. Ia mengklaim, setiap pelanggaran langsung ditindak melalui mekanisme evaluasi hingga penghentian operasional jika diperlukan.
“Untuk food safety, kami sepakat zero tolerance. Bahkan sebelum ada kasus, kalau ada penyimpangan langsung kami hentikan sementara dan evaluasi,” ujarnya.
