JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (14/9/2026).
Setelah dilantik, Suahasil menghadapi sejumlah pekerjaan rumah, khususnya di bidang perpajakan.
Pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, kepemimpinan Suahasil berpotensi membawa pendekatan berbeda dibandingkan era Purbaya.
Baca Juga : Resep Kopi Santan Gula Aren, Minuman Creamy dengan Manis yang Pas untuk Temani Momen Santai
Menurut Fajry, latar belakang akademis Suahasil yang kuat memungkinkan kebijakan perpajakan di bawah kepemimpinannya lebih mengedepankan pendekatan teknokratis.
“Jelas akan ada perbedaan antara beliau dan Purbaya. Dengan latar belakang akademis yang kuat, saya yakin keputusan atau kebijakan perpajakan yang lahir di bawah kepemimpinan beliau akan melalui pendekatan teknokratis,” ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Senin (14/9/2026).
Fajry juga memperkirakan gaya komunikasi Suahasil akan lebih berhati-hati. Namun, dia berharap sejumlah persoalan di Kementerian Keuangan segera dibenahi.
Baca Juga : Resep Smoothies Tahu Bayam, Minuman Sehat ala Kafe yang Mudah Dibuat
Berikut lima pekerjaan rumah Suahasil sebagai Menteri Keuangan:
1. Mengembalikan restitusi pajak
Fajry meminta pemerintah memastikan restitusi pajak dikembalikan kepada wajib pajak tanpa proses yang dipersulit.
“Ini adalah hak wajib pajak. Saya berharap agar hak wajib pajak itu dapat segera dikembalikan, dan jangan persulit wajib pajak untuk mendapatkan haknya tersebut,” kata dia.
Menurut Fajry, mengembalikan hak wajib pajak merupakan batas minimum yang harus dilakukan Suahasil.
2. Memulihkan kredibilitas Kemenkeu
Suahasil juga diminta memulihkan kredibilitas Kementerian Keuangan, khususnya dalam bidang perpajakan.
Fajry mengatakan, belakangan terdapat pihak yang meragukan data dan pernyataan yang disampaikan Kemenkeu.
“Belakangan ini, banyak pihak meragukan data ataupun pernyataan dari Kemenkeu, terutama pihak asing,” ujarnya.
Dia menilai keselarasan antara data, kebijakan, dan pelaksanaan di lapangan penting untuk mengembalikan kepercayaan investor.
3. Meningkatkan transparansi
Fajry berharap Kemenkeu kembali memberikan informasi secara lengkap kepada publik mengenai kondisi keuangan negara dan penggunaan anggaran.
Dia juga mendorong agar proses penyusunan kebijakan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
4. Tidak menyalahkan pegawai Kemenkeu
Fajry meminta Suahasil tidak menjadikan pegawai Kemenkeu, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagai pihak yang disalahkan ketika terjadi persoalan.
Menurut dia, pegawai juga menghadapi target penerimaan yang tinggi.
“Sebagai pemimpin yang baik, beliau harus berani bertanggung jawab. Perbaiki kondisi internal dan kembalikan semangat para pegawai Kemenkeu,” tuturnya.
5. Memperkuat tata kelola
Terakhir, Fajry meminta Suahasil mengembalikan dan memperkuat tata kelola yang baik di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dia menilai prinsip tata kelola tersebut sebelumnya telah dibangun pada masa kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati.
Karena itu, Fajry berharap pergantian kepemimpinan di Kemenkeu dapat menjadi momentum untuk memperkuat kembali tata kelola serta kepercayaan terhadap institusi tersebut.(SE)
