SUKABUMI – Persoalan ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, hingga akses pendidikan menjadi sejumlah isu yang disoroti kalangan aktivis mahasiswa dalam Forum Group Discussion (FGD) Sukabumi Plus. Forum tersebut menjadi ruang evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Kegiatan yang digelar di Hotel Alaska Sukabumi, Jumat (6/11/2026), itu mempertemukan sejumlah elemen organisasi mahasiswa, aktivis, akademisi, serta perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) untuk membedah persoalan yang dihadapi masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi.
Perwakilan Aktivis Sukabumi Plus sekaligus Ketua DPC GMNI Kota Sukabumi, Aris Gunawan, mengatakan forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi dirancang sebagai langkah awal untuk menyusun evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada pemerintah.
Menurut Aris, terdapat dua pembahasan utama dalam FGD tersebut, yakni refleksi terhadap persoalan nasional dan evaluasi berbagai persoalan di tingkat daerah.
“Refleksi pertama kita membahas isu nasional, kemudian yang kedua refleksi isu daerah. Dalam pembahasan nasional, kami mencoba membaca realitas ketimpangan dan berbagai persoalan yang terjadi. Sementara untuk daerah, kita ingin melihat bagaimana dampak persoalan tersebut terhadap masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi,” ungkap Aris.
Salah satu perhatian yang mengemuka adalah bagaimana kebijakan dan program pemerintah dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Mulai dari persoalan kemiskinan, kesempatan memperoleh pekerjaan, pemerataan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.
Aris menyebutkan, terdapat sekitar 10 poin persoalan strategis yang telah disampaikan sebagai gambaran awal kepada pemerintah daerah. Isu tersebut mencakup pendidikan gratis, ketenagakerjaan, ekonomi politik, pembangunan infrastruktur, hingga keamanan data.
Namun, menurutnya, pembahasan tersebut tidak akan berhenti pada penyampaian daftar persoalan. Sukabumi Plus berencana memperdalam setiap isu melalui kajian akademis, pengumpulan data, serta analisis empiris agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki landasan yang jelas.
“Kami tidak ingin hanya menyampaikan gambaran umum. Nantinya persoalan-persoalan tersebut akan dipilah dan diperdalam berdasarkan data serta kajian ilmiah. Misalnya, bagaimana kondisi kemiskinan ekstrem di Kota maupun Kabupaten Sukabumi, apakah terjadi ketimpangan sosial, bagaimana kondisi ketenagakerjaan, dan seperti apa pemerataan pendidikan,” jelasnya.
Selain persoalan daerah, forum tersebut juga menyoroti realisasi sejumlah program dan janji pemerintah pusat yang menjadi perhatian publik.
Aris mencontohkan komitmen penciptaan 19 juta lapangan kerja yang perlu dilihat dari sisi realisasi dan dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, penting untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja yang telah terserap serta sejauh mana program tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
“Misalnya soal lapangan pekerjaan, 19 juta lapangan kerja hari ini bagaimana dampaknya? Realisasinya seperti apa dan berapa jumlah yang sudah terserap. Itu menjadi salah satu hal yang ingin kita cermati,” katanya.
Persoalan pendidikan gratis juga masuk dalam pembahasan. Aktivis Sukabumi Plus ingin melihat bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, termasuk pemerataan akses pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.
Bagi mereka, evaluasi kebijakan perlu dilakukan dengan membandingkan target program, pelaksanaan di lapangan, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat.
Untuk menindaklanjuti hasil diskusi, Sukabumi Plus menargetkan penyusunan kajian awal dalam waktu minimal 10 hari dengan pendampingan akademisi yang terlibat dalam forum tersebut.
Hasil kajian nantinya akan dipersempit menjadi sejumlah isu prioritas agar pembahasannya lebih terarah dan menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Aris menjelaskan, FGD kali ini merupakan tahap pembuka yang melibatkan peserta dari berbagai unsur. Pada tahap berikutnya, diskusi akan dibuat lebih terbatas dengan melibatkan sekitar 15 hingga 20 orang untuk membedah persoalan secara lebih mendalam.
“Tahap pertama ini memang kita buat lebih besar sebagai pembuka. Selanjutnya ruang diskusinya akan diperkecil, mungkin sekitar 15 sampai 20 orang. Setelah itu, baru kita susun rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah Kota maupun Kabupaten Sukabumi,” paparnya.
Ia menegaskan, gerakan Sukabumi Plus tidak dibatasi oleh wilayah administratif maupun organisasi. Kolaborasi aktivis dari Kota dan Kabupaten Sukabumi diharapkan mampu menghadirkan kajian yang mencerminkan persoalan masyarakat secara lebih luas.
“Kami tidak mengenal batasan teritorial, baik organisasi Kota maupun Kabupaten. Makanya hari ini kita menggunakan nama Sukabumi Plus. Kita ingin menggarap persoalan Kota dan Kabupaten Sukabumi, meskipun nantinya ada isu-isu tertentu yang akan dikaji secara khusus,” tegasnya.
Melalui rangkaian diskusi tersebut, Sukabumi Plus berharap kritik terhadap pemerintah tidak hanya berhenti pada pernyataan atau tuntutan. Mereka ingin menghadirkan evaluasi kolektif yang disertai data, kajian akademis, dan indikator yang terukur.
Dengan demikian, rekomendasi yang nantinya disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi sekaligus memperbaiki kebijakan pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi.
