SUKABUMI – Kepatuhan terhadap regulasi bangunan gedung di sektor perhotelan Kota Sukabumi menjadi perhatian Aliansi Masyarakat Pemerhati Hukum Republik Indonesia (AMPH RI). Organisasi tersebut meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga memastikan seluruh hotel yang beroperasi telah memenuhi persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Di tengah sorotan tersebut, AMPH RI turut mempertanyakan sejauh mana peran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Sukabumi dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap para anggotanya, khususnya mengenai kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan standar kelaikan bangunan.
Koordinator AMPH RI, Akmal Fajriansyah, menilai persoalan SLF tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Sebab, sertifikat tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan sebelum digunakan untuk menjalankan aktivitas usaha.
Menurutnya, hotel merupakan fasilitas yang setiap hari berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, kepastian mengenai kelaikan fungsi bangunan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengelola.
Akmal menegaskan, orientasi keuntungan dalam menjalankan bisnis perhotelan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan seluruh kewajiban hukum.
“Jangan sampai pengelola hotel hanya fokus pada bagaimana meningkatkan pendapatan dan okupansi, tetapi justru mengabaikan kewajiban yang berkaitan dengan legalitas serta keselamatan bangunan. SLF bukan sekadar dokumen pelengkap, melainkan bagian dari persyaratan hukum yang harus dipenuhi,” ujarnya.
Secara hukum, kewajiban terkait kelaikan fungsi bangunan gedung mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021.
Dalam regulasi tersebut, Pasal 274 ayat (2) PP Nomor 16 Tahun 2021 menjadi salah satu ketentuan yang mengatur kewajiban memperoleh SLF sebelum bangunan gedung dimanfaatkan.
Tidak hanya pemerintah dan pengelola hotel, AMPH RI juga memberikan perhatian khusus terhadap tanggung jawab organisasi yang menaungi pelaku usaha perhotelan, yakni PHRI Kota Sukabumi.
Akmal berpandangan, keberadaan PHRI semestinya tidak hanya berorientasi pada pengembangan industri, promosi pariwisata, peningkatan tingkat hunian, maupun kepentingan bisnis anggotanya. Aspek kepatuhan hukum dan tanggung jawab pengelola usaha juga perlu menjadi bagian dari agenda pembinaan organisasi.
Ia merujuk Anggaran Dasar PHRI, terutama Pasal 10 yang memuat tugas pokok pembinaan dan pengembangan badan usaha jasa akomodasi atau perhotelan. Sementara Pasal 11 mengatur mengenai etika bisnis sebagai pedoman moral dan perilaku anggota.
Menurut Akmal, kedua ketentuan tersebut seharusnya menjadi landasan bagi PHRI untuk mendorong seluruh anggotanya menjalankan kegiatan usaha secara profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan.
“PHRI memiliki fungsi pembinaan. Artinya, organisasi tidak cukup hanya menjadi wadah berhimpunnya para pengusaha hotel. Kepatuhan terhadap regulasi juga harus menjadi perhatian. Kami ingin mengetahui sejauh mana pembinaan itu dilakukan, terutama menyangkut kewajiban PBG dan SLF,” kata Akmal.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan perhatian terhadap persoalan legalitas penginapan di sejumlah daerah.
Akmal menyinggung pemberitaan DetikJatim pada 12 Oktober 2026 yang mengulas pernyataan Ketua PHRI Jawa Timur terkait penginapan yang diduga belum memiliki izin resmi, termasuk persoalan persyaratan SLF.
Selain itu, pemberitaan ANTARA pada 3 Oktober 2026 turut mengangkat keterlibatan PHRI dalam upaya Pemerintah Kota Samarinda melakukan penertiban legalitas hotel dan penginapan.
Berkaca pada pemberitaan tersebut, AMPH RI mempertanyakan bagaimana sikap dan langkah pembinaan PHRI Kota Sukabumi terhadap kepatuhan legalitas bangunan hotel yang berada dalam lingkup organisasinya.
“Kami tidak meminta PHRI mengambil alih kewenangan pemerintah. Namun, organisasi yang memiliki mandat pembinaan tentu harus menunjukkan kepedulian terhadap kepatuhan anggotanya. Jangan sampai persoalan legalitas penginapan di luar daerah menjadi perhatian, sementara pembinaan terhadap kepatuhan hotel di lingkungan sendiri tidak memiliki kejelasan,” tegasnya.
Di sisi lain, AMPH RI meminta Pemerintah Kota Sukabumi melalui perangkat daerah yang berwenang melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap legalitas bangunan hotel yang saat ini masih beroperasi.
Menurut Akmal, pemerintah perlu memastikan kesesuaian dokumen PBG dan SLF dengan kondisi serta fungsi bangunan di lapangan.
Ia menilai, sosialisasi peraturan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak disertai pengawasan dan penegakan ketentuan terhadap pelaku usaha.
AMPH RI juga mendorong pemerintah membuka informasi mengenai status kepemilikan SLF hotel-hotel di Kota Sukabumi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kepatuhan pelaku usaha perhotelan terhadap persyaratan legalitas dan kelaikan bangunan.
Selain keterbukaan informasi, pemeriksaan administratif dan teknis juga dinilai perlu dilakukan. Apabila ditemukan bangunan yang belum memenuhi persyaratan, pemerintah diminta mengambil langkah penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Pemerintah harus memastikan aturan benar-benar diterapkan, bukan hanya disosialisasikan. Kami meminta adanya kejelasan mengenai status SLF hotel di Kota Sukabumi. Jika seluruhnya telah memenuhi ketentuan, sampaikan kepada publik. Namun, apabila ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan, harus ada tindak lanjut yang terukur,” ungkap Akmal.
Selain mendesak pemerintah melakukan pemeriksaan, AMPH RI juga meminta PHRI Kota Sukabumi memberikan penjelasan terbuka mengenai program dan mekanisme pembinaan yang selama ini dijalankan terhadap anggota.
AMPH ingin mengetahui apakah aspek legalitas bangunan, pemenuhan SLF, serta kepatuhan terhadap regulasi teknis telah menjadi bagian dari evaluasi dan pembinaan organisasi.
Bagi AMPH, persoalan tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi maupun upaya menghambat pertumbuhan industri perhotelan di Kota Sukabumi.
Sebaliknya, perkembangan sektor pariwisata dan perhotelan dinilai harus ditopang oleh kepastian hukum, tata kelola usaha yang baik, serta perlindungan terhadap masyarakat sebagai pengguna fasilitas.
Akmal menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya. Pengelola hotel wajib memenuhi ketentuan hukum, pemerintah harus menjalankan fungsi pengawasan, sedangkan PHRI perlu membuktikan pelaksanaan tanggung jawab pembinaannya.
“Industri perhotelan boleh berkembang, investasi harus terus tumbuh, tetapi jangan sampai kepatuhan hukum menjadi hal yang dikesampingkan. Pemerintah harus menjalankan pengawasan, pengusaha wajib memenuhi kewajibannya, dan PHRI juga harus membuktikan bahwa fungsi pembinaan sebagaimana tercantum dalam AD/ART benar-benar dijalankan,” pungkasnya.
Sementara itu, redaksi Sukabumiku.id telah berupaya meminta konfirmasi kepada Ketua PHRI Kota Sukabumi mengenai sorotan AMPH RI tersebut, terutama terkait pembinaan terhadap anggota dalam memenuhi persyaratan PBG dan SLF.
Namun, hingga berita ini disusun dan diterbitkan, pihak Ketua PHRI Kota Sukabumi belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan redaksi.
Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi PHRI Kota Sukabumi maupun pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, dan penjelasan mengenai persoalan tersebut demi memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
