SUKABUMI – Nasib petani yang menggarap lahan di Desa Sudajaya, Kecamatan Sukabumi, menjadi salah satu sorotan dalam Aksi Kamisan ke-27 yang digelar di depan Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Kamis (12/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan penolakan terhadap rencana penggusuran petani yang dikaitkan dengan pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) Maung Sancang.
Koordinator Aksi Kamisan, Rozak Daud, menyebut sekitar 200 petani di Sukabumi terdampak pengambilan lahan garapan untuk kepentingan pembangunan satuan TNI tersebut.
Baca Juga: Eka Nandang Nugraha Dorong Bahasa Sunda Tetap Hidup di Kalangan Generasi Muda
Rozak mengatakan, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fasilitas militer, tetapi juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian dan ruang hidup masyarakat yang selama ini bergantung pada lahan pertanian.
Ia juga menyoroti keterlibatan TNI dalam sejumlah program di luar tugas pertahanan negara. Menurutnya, perluasan peran tersebut berpotensi menimbulkan persoalan bagi masyarakat sipil, terutama ketika berkaitan dengan penguasaan lahan produktif.
“Yang seharusnya mereka mengurus keamanan negara, hari ini mereka malah disibukkan dengan mengambil alih pengelolaan lahan pertanian dengan adanya Yonif TP,” demikian pernyataan Rozak dalam rangkaian aksi.
Baca Juga: Dadang Hermawan Desak BJB Hadir di Ujunggenteng, Perputaran Uang Nelayan Tembus Rp18 Miliar Sebulan
Rozak menjelaskan, program Yonif TP diarahkan untuk mendukung sejumlah agenda pemerintah, mulai dari ketahanan pangan nasional, optimalisasi lahan tidur, hingga pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan konstruksi.
Namun, ia menilai pelaksanaan program tersebut di Desa Sudajaya justru menimbulkan persoalan bagi petani yang selama ini menggantungkan penghidupan dari lahan garapan.
“Pembangunan Yonif TP Maung Sancang di Desa Sudajaya, Kecamatan Sukabumi, malah menjadi program penindasan bagi para petani dan masyarakat di sana,” ungkapnya.
Melalui aksi tersebut, massa meminta agar rencana penggusuran petani mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait. Mereka juga menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.
