SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi, Abdul Kohar, melontarkan kritik terhadap Program BESTARI yang menargetkan pengiriman 3.500 warga Sukabumi untuk bekerja ke luar negeri pada 2026. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sekadar berorientasi pada pencapaian angka, tetapi mempertimbangkan kualitas sumber daya manusia dan dampaknya bagi daerah.
Dalam pernyataannya melalui akun TikTok resminya @abdulkohar78, Abdul Kohar menyoroti pola pikir pengiriman tenaga kerja yang dinilai sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
“Menjual tenaga otot ke luar negeri itu pola pikir abad ke-19. Di era digital dan AI, kita harus fokus pada kedaulatan ekonomi dan mencetak generasi yang kuat mental, unggul skill, serta kokoh karakter,” ujarnya.
Baca Juga: Kecelakaan di Cicurug Sukabumi, Penumpang Sepeda Motor Tewas Tertabrak Minibus
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat angka pengangguran di Kota Sukabumi mencapai 14.563 orang, dengan sekitar 8.000 di antaranya merupakan generasi Z. Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum untuk membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih kuat, bukan sekadar mendorong migrasi tenaga kerja.
Abdul Kohar menegaskan bahwa program pengiriman tenaga kerja harus dipandang sebagai cerminan kesiapan pemerintah dalam membangun kualitas SDM. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berubah menjadi praktik “ekspor manusia” tanpa strategi jangka panjang.
Ia memaparkan tiga langkah yang perlu menjadi perhatian. Pertama, transformasi warga global, yakni menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing di tingkat internasional dengan kompetensi dan karakter yang kuat.
Baca Juga: Longsor di Cimapag, Jalan Bagbagan–Kiaradua Masih Bisa Dilalui Kendaraan
Kedua, revolusi sumber daya manusia. “Revolusi SDM diperlukan. Dalam hal ini, pelatihan bukan sekadar menjadi buruh, tetapi meningkatkan intelegensi agar menjadi subjek, bukan objek,” tegasnya.
Ketiga, penguatan industrialisasi lokal. Ia mendorong agar investasi berskala besar masuk ke Sukabumi sehingga generasi muda dapat membangun daerahnya sendiri.
“Bukan dipaksa merantau demi sesuap nasi,” ungkap Abdul Kohar.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengejar target kuantitatif. “Jangan sampai target 3.500 tercapai, tapi kita kehilangan generasi terbaik. Rakyat butuh solusi yang bermartabat, bukan sekadar jalan menuju bandara,” pungkasnya.
