SUKABUMI – Persoalan yang dihadapi nelayan di kawasan pesisir Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Golkar, Ujang Abdurohim Rochmi atau yang sering dikenal dengan Dewan Batman.
Di hadapan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Sakti Wahyu Trenggono, Dewan Batman menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak nelayan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian dan dukungan pemerintah pusat.
Penyampaian aspirasi tersebut berlangsung saat kunjungan Menteri KKP ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ciwaru, Rabu (4/11/2026).
Baca Juga: Soroti Hasil Pembangunan KNMP Ciwaru, Menteri KKP Minta Kontraktor Dipanggil
Salah satu persoalan yang disorot adalah pendangkalan sungai menuju Muara Palangpang. Kondisi tersebut membuat perahu nelayan kesulitan keluar masuk, terutama saat kondisi air dan cuaca tertentu.
Bahkan, pendangkalan muara disebut berpotensi memicu kecelakaan serta menghambat nelayan membawa hasil tangkapan menuju fasilitas pelayanan di Kampung Nelayan Merah Putih.
“Pertama kaitan dengan pengerukan sungai yang masuk ke Muara Palangpang. Kalau musim seperti ini, perahu kadang-kadang tidak bisa masuk. Itu banyak sekali menimbulkan kecelakaan. Sehingga mereka tidak bisa membawa hasil tangkapan lautnya secara normal ke tempat pelayanan Kampung Nelayan Merah Putih,” ungkap Ujang.
Baca Juga: Menteri KKP Siapkan Skema Pembeli Hasil Tangkapan Nelayan, Harga Ikan Tak Boleh Dipermainkan
Selain persoalan muara, Dewan Batman juga meminta pemerintah memperhatikan ketersediaan BBM khusus nelayan. Menurutnya, kebutuhan tersebut penting untuk menunjang aktivitas melaut masyarakat pesisir.
Ia menyebutkan, terdapat sembilan desa di wilayah Kecamatan Ciemas dengan jumlah masyarakat nelayan yang diperkirakan mencapai 2.500 orang.
Ia juga menyoroti keterbatasan sarana penangkapan ikan. Sebagian besar nelayan masih menggunakan perahu kecil dan alat tangkap tradisional sehingga diperlukan terobosan bantuan peralatan yang lebih modern untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Tak hanya itu, peningkatan keterampilan keluarga nelayan, khususnya kaum ibu, juga dinilai penting. Mereka perlu mendapatkan pelatihan pengolahan hasil laut agar memiliki kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah sekaligus memperluas pemasaran.
Persoalan permodalan turut menjadi perhatian serius. Ujang mengungkapkan masih banyak nelayan yang terjerat pinjaman dari bank emok akibat keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan usaha.
“Kalau dilihat wajah-wajah nelayan Ciwaru ini banyak konsumen bank emok (Bank Keliling). Ini harus kita antisipasi, terutama kendala di lapangan berkaitan dengan bantuan permodalan untuk para nelayan,” tegasnya.
Di sisi lain, Ujang meminta penambahan fasilitas cold storage atau tempat penyimpanan ikan di KNMP Ciwaru. Menurutnya, kapasitas penyimpanan yang tersedia saat ini masih belum mencukupi kebutuhan nelayan.
Ia berharap fasilitas penyimpanan tersebut dapat ditambah sehingga hasil tangkapan nelayan bisa ditangani dan disimpan dengan lebih baik.
Ujang berharap berbagai aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan dalam pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi program konkret pemerintah.
“Kami mohon apa yang kami sampaikan ini menjadi agenda dan bisa dianggarkan pada 2027 nanti,” pungkasnya.
Menurut Ujang, pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan sarana produksi, akses permodalan, hingga pengembangan usaha pengolahan hasil laut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah pesisir Sukabumi.
