JAKARTA – Kebijakan anyar pemerintah yang meresmikan sistem Work From Home (WFH) bagi ASN setiap hari Jumat memancing reaksi keras namun solutif dari Senayan. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan, mewanti-wanti agar kebijakan efisiensi energi ini tidak dipelintir menjadi tiket “libur gaspol” bagi para abdi negara.
Legislator yang akrab disapa Hergun ini menegaskan, meskipun WFH dilakukan demi menyelamatkan APBN dari amukan harga minyak dunia yang menyentuh angka 115 dollar AS per barel, produktivitas pelayanan publik adalah harga mati yang tidak boleh ditawar.
Hergun memberikan catatan tebal agar status bekerja dari rumah tidak disalahgunakan. Ia tidak ingin melihat ASN justru asyik berwisata di saat jam kerja masih berlangsung.
BACA JUGA: HUT ke-112 Kota Sukabumi, Hergun Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi dan Inovasi
“WFH pada hari Jumat itu statusnya tetap bekerja, bukan libur lebih awal. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat ASN jadi ‘mager’ (malas gerak) dan pelayanan publik malah melambat,” tegas Hergun, Selasa (31/3/2026).
Ia mendesak Kemenpan-RB, BKN, hingga Kemendagri untuk “pasang mata” lebih tajam. Baginya, kolaborasi pusat dan daerah dalam pengawasan adalah kunci agar kinerja tidak melorot meski daster atau sarung menggantikan seragam dinas di rumah.
Keputusan pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50% dan luar negeri hingga 70% dinilai Hergun sebagai sinyal kuat untuk bertobat dari birokrasi konvensional.
Menurutnya, angka pemotongan yang fantastis itu membuktikan bahwa selama ini banyak koordinasi yang sebenarnya bisa beres lewat Zoom atau Google Meet tanpa harus terbang ke luar kota atau luar negeri.
BACA JUGA: Pemerintah Tidak Naikan Harga BBM per 1 April, Hergun: Jawaban atas Keresahan Rakyat
“Sekarang saatnya membuktikan birokrasi kita bisa tetap berlari kencang meski ikat pinggang anggarannya diketatkan,” jelas Ketua DPP Partai Gerindra tersebut.
Terkait dorongan penggunaan transportasi publik dan pembatasan mobil dinas, Hergun menuntut keteladanan dari level atas. Ia menilai kebijakan ini akan mandul jika hanya menyasar staf bawah sementara pimpinan masih asyik “ngadem” di mobil mewah fasilitas negara.
“Kalau pimpinan sudah memberi contoh naik angkutan umum, staf akan ikut tanpa merasa terpaksa. Ini soal empati di tengah ekonomi global yang sedang sulit,” pungkasnya.
Hergun memastikan bahwa DPR akan terus mengawasi realokasi anggaran hasil penghematan tersebut agar benar-benar dialihkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan sektor produktif lainnya. (*)
