SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki, meminta pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mengambil peran lebih aktif dalam membantu pemerintah menangani persoalan pengangguran, meningkatkan pendidikan, serta mengentaskan kemiskinan.
Menurut Ayep, RT dan RW memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi sosial ekonomi warga di lingkungan masing-masing. Peran tersebut dinilai penting untuk memastikan program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Ayep saat menghadiri kegiatan Peningkatan Kapasitas RT dan RW dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan yang Berintegritas di Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Jumat (23/10/2026).
BACA JUGA: Kawasan Stasiun Kota Sukabumi Akan Ditata, Bappeda Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Ayep mengungkapkan, persoalan pengangguran dan rendahnya tingkat pendidikan masih menjadi tantangan yang harus ditangani melalui kebijakan pemerintah secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Ketimpangan keduanya berkaitan erat dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, terutama warga yang masuk kelompok desil 1 hingga 5,” kata Ayep.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi menyiapkan sejumlah program, mulai dari perluasan kesempatan kerja, peningkatan akses pendidikan, hingga penguatan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: Dekat Pusat Perkantoran Kabupaten Sukabumi, Taman Bappeda Dirusak Vandalisme
Salah satu upaya yang didorong adalah membuka peluang bagi generasi muda usia produktif untuk mengikuti program Pekerja Migran Indonesia (PMI). Pemerintah, kata Ayep, akan memberikan dukungan subsidi pembiayaan guna membantu masyarakat mengakses kesempatan kerja tersebut.
Selain itu, Pemkot Sukabumi juga memfasilitasi warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal jenjang SD, SMP, maupun SMA melalui program pendidikan kesetaraan.
“Pemerintah juga akan terus memfasilitasi masyarakat yang belum menuntaskan pendidikan agar memiliki kesempatan melanjutkan sekolah,” ujarnya.
Di sektor ekonomi, pemerintah berencana menggelar pasar murah di setiap kelurahan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok. Sementara pembangunan infrastruktur dan rencana pengembangan kawasan industri di wilayah Lembursitu serta Cibeureum diarahkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Ayep juga menyampaikan perkembangan kondisi kas daerah. Menurutnya, kas daerah yang pada 2025 tercatat sekitar Rp91 miliar meningkat menjadi Rp170 miliar pada 2026.
BACA JUGA: Bappeda Kota Sukabumi Perkuat Sinergi Tekan Pengangguran Lewat UMKM dan Wirausaha
Ia berharap peningkatan tersebut dapat mendukung keberlanjutan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pada kegiatan yang diikuti para ketua RT dan RW se-Kelurahan Gunung Parang itu, turut diserahkan secara simbolis santunan Jaminan Kematian (JKM) kepada ahli waris serta beasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan sosial dan akses pendidikan.
Ayep juga menekankan pentingnya pembenahan administrasi kependudukan di tingkat lingkungan. RT dan RW diminta memastikan pendataan penduduk berjalan akurat, membantu pelayanan administrasi, serta aktif menyampaikan informasi mengenai program bantuan pemerintah kepada warga yang berhak menerima.
Data kewilayahan yang akurat dinilai menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan penerima program agar tidak salah sasaran.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Cikole, Lurah Gunung Parang, perwakilan BPJS, serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dalam konteks pengangguran ini, Bappeda Kota Sukabumi menjadi Pokja Pengangguran.
Melalui peningkatan kapasitas RT dan RW tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan sekaligus mendukung penanganan persoalan sosial di tingkat lingkungan. (Ky)
