SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi terus memperkuat sinergi dengan pelaku usaha dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki bersammqa Wakil Wali Kota Bobby Maulana menggelar forum silaturahmi bersama para wajib pajak dan pengusaha di Ruang Utama Balai Kota Sukabumi, Jumat (23/01/2026).
Forum tersebut dihadiri sekitar 30 pengusaha dari berbagai sektor usaha dan menjadi pertemuan keempat yang secara khusus digelar Pemkot Sukabumi sebagai ruang dialog terbuka antara pemerintah dan dunia usaha. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi.
Dalam arahannya, Wali Kota menegaskan bahwa pengusaha memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, keberlangsungan usaha yang sehat harus sejalan dengan kepatuhan terhadap regulasi perizinan dan kewajiban pajak daerah.
“Pengusaha adalah mitra pemerintah. Usahanya berjalan di Kota Sukabumi, sehingga hubungan yang baik harus dibangun melalui kepatuhan terhadap izin dan pajak,” ujar Ayep Zaki.
Ia menekankan pentingnya pembaruan izin usaha yang telah kedaluwarsa serta penerapan kewajiban pajak daerah secara konsisten, termasuk pencantuman pajak daerah sebesar 10 persen sesuai ketentuan peraturan daerah. Selain itu, Ayep Zaki juga mengingatkan agar seluruh transaksi pembayaran pajak dilakukan secara non-tunai guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga memaparkan kondisi fiskal Kota Sukabumi. Saat ini, penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) baru mencapai kisaran Rp55 miliar per tahun, sementara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sukabumi tercatat mencapai Rp17 triliun.
Kondisi tersebut, kata Ayep Zaki, menjadi tantangan tersendiri di tengah persoalan sosial yang masih dihadapi, seperti pengangguran, kemiskinan ekstrem, serta kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, optimalisasi pajak daerah dinilai menjadi salah satu kunci utama untuk mendukung percepatan pembangunan.
“Pajak yang dibayarkan akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Ini tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Melalui forum silaturahmi ini, Pemkot Sukabumi berharap terbangun komitmen bersama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menata kota secara berkelanjutan serta mendorong kemandirian fiskal daerah.
