SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Perubahan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2025, bertempat di Hotel Grand Tjokro Premiere, Bandung. Kegiatan penting ini secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana.
Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat, Asisten Daerah (Asda) II Kota Sukabumi, Sekretaris Bappeda, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Sukabumi, serta para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengampu program DBHCHT.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bobby Maulana menegaskan pentingnya optimalisasi pemanfaatan DBHCHT agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, khususnya di bidang kesehatan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan sosial.
“DBHCHT adalah instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk itu, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama,” ujar Bobby.
Mengusung tema “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Optimalisasi Pemanfaatan DBHCHT Tahun 2025”, rapat ini difokuskan pada penyusunan rencana kerja yang terukur dan berdampak nyata. Salah satu agenda utama adalah implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024, yang membuka peluang penggunaan DBHCHT untuk membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja rentan.
Bobby memaparkan bahwa capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Kota Sukabumi pada tahun 2024 baru mencapai 55,38%, dengan 56.605 pekerja tercakup dari total 102.205.
“Masih terdapat sekitar 23.650 pekerja yang belum terlindungi. Melalui pemanfaatan DBHCHT, kita berharap dapat mempercepat pencapaian target UCJ sebesar 70,68% pada tahun 2029,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi, mematuhi regulasi, serta secara konsisten melakukan monitoring dan evaluasi agar program-program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Rapat ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen Pemerintah Kota Sukabumi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Ky)
