SUKABUMI – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi turut ambil bagian dalam Rapat Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang digelar di Oproom Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, pada Senin (23/06/25).
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dan dihadiri Wakil Wali Kota Bobby Maulana, Pelaksana Harian Sekda, para Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala SKPD, Direktur BUMD, para camat, kepala bagian Setda, serta Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan.
Dalam arahannya, Wali Kota Ayep Zaki menekankan pentingnya kemandirian fiskal sebagai pondasi utama keberlanjutan pembangunan daerah. Ia menyerukan kepada seluruh SKPD untuk menggali potensi lokal dan menghadirkan inovasi demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita harus meningkatkan PAD agar tidak terus bergantung pada dana pusat atau provinsi. Gali potensi lokal, hadirkan inovasi, dan manfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar Ayep Zaki di hadapan peserta rapat.
Wali Kota juga menginstruksikan penyusunan anggaran yang rinci, akurat, dan transparan. Ia mengingatkan agar tidak ada satu pun anggaran yang tercecer atau tidak jelas peruntukannya.
“Setiap rupiah harus jelas peruntukannya. Kita akan evaluasi menyeluruh agar penggunaan anggaran benar-benar efektif dan adil,” tegasnya.
Menyoal penggunaan dana dari sumber-sumber khusus seperti cukai, pajak kendaraan bermotor, dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU), Ayep Zaki meminta agar seluruh SKPD mematuhi regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan disebutnya sebagai bagian dari menjaga kepercayaan publik.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komunikasi internal yang sehat dan terbuka di lingkungan pemerintah daerah. Ia juga mengajak seluruh pejabat, termasuk camat dan lurah, untuk aktif turun ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk nyata pelayanan publik.
Dalam aspek komunikasi eksternal, Ayep Zaki mendorong pemanfaatan media sosial sebagai kanal resmi pemerintah. Ia menegaskan pentingnya dokumentasi dan publikasi kegiatan pemerintahan secara konsisten agar masyarakat mengetahui kinerja pemerintah.
Menanggapi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Wali Kota memerintahkan seluruh SKPD segera menindaklanjuti dan menyelesaikan seluruh rekomendasi yang ada.
“Tahun 2026 kita harus bersih dari temuan yang berulang. Majelis Penyelesaian Kerugian Daerah sudah terbentuk, sekarang saatnya bergerak cepat,” ucapnya.
Dalam hal rotasi dan mutasi jabatan, Ayep Zaki menegaskan bahwa proses tersebut merupakan bagian dari penyegaran birokrasi dan dilakukan berdasarkan regulasi yang berlaku.
Wali Kota juga memberikan perhatian khusus terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Ia mendorong Bagian Hukum untuk segera menyelesaikan regulasi pendukung percepatan pembangunan.
Sebagai penutup, Ayep Zaki menyampaikan arahan khusus kepada Bappeda Kota Sukabumi.
“Rencana pembangunan kita harus lebih presisi, terukur, dan adaptif. Bappeda adalah kompasnya pembangunan. Jangan sampai arah kita melenceng,” tandasnya. (Ky)
