SUKABUMI – Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat upaya perlindungan lahan pertanian. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memverifikasi ulang data Lahan Sawah Dilindungi (LSD) agar kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang berbasis pada data yang akurat dan terkini.
Kegiatan verifikasi tersebut dilaksanakan dalam rapat yang digelar di Ruang Pertemuan Bappeda Kota Sukabumi pada Selasa, 6 Januari 2026. Proses ini merupakan tindak lanjut dari permintaan data hasil identifikasi lahan sawah yang disampaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, menyampaikan bahwa data Lahan Sawah Dilindungi memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, akurasi data sangat menentukan arah kebijakan, terutama dalam menjaga keberadaan lahan pertanian produktif.
Baca Juga: RSUD Bunut Tingkatkan Mutu Pelayanan, Layanan Kemoterapi Siap Layani Masyarakat
Pemutakhiran data LSD juga dinilai penting untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan. Dengan dukungan data yang valid dan terintegrasi antarperangkat daerah, pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di wilayah Kota Sukabumi.
Dalam rapat verifikasi tersebut, Bappeda melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait. Langkah ini dilakukan untuk menyelaraskan data lapangan dengan peta serta dokumen administrasi masing-masing instansi, sehingga sebaran lahan sawah yang dilindungi dapat tergambar secara faktual.
Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Ultimatum Gerai Minimarket, Akankah Moratorium Dikaji Ulang!
Melalui proses ini, Bappeda Kota Sukabumi berharap dapat menghasilkan basis data lahan sawah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain memenuhi kebutuhan data pemerintah pusat, upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Bappeda Kota Sukabumi, Frendy Yuwono, Kota Sukabumi, Lahan Sawah Dilindungi, LSD, ketahanan pangan, lahan pertanian, Kementerian ATR/BPN, perencanaan pembangunan, alih fungsi lahan
