Kabupaten Sukabumi

Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Terpilih Hadapi Tantangan Tingkat Ketidakpuasan Publik yang Tinggi

×

Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Terpilih Hadapi Tantangan Tingkat Ketidakpuasan Publik yang Tinggi

Sebarkan artikel ini

SUKABUMIKU.id – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih, Asep Japar dan Andreas, menghadapi tantangan berat di awal kepemimpinan mereka. Selain menjalankan roda pemerintahan, keduanya harus mengembalikan kepercayaan publik yang menurun terhadap pemerintah daerah. Survei terbaru yang dilakukan oleh Teras Literasi, sebuah lembaga kajian literasi dan kebijakan publik di bawah naungan Perkumpulan Peneliti dan Pegiat Literasi (RLI), menunjukkan tingkat ketidakpuasan masyarakat yang tinggi terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya, Marwan Hamami dan Iyos Somantri.

Survei yang melibatkan 400 responden dengan margin of error 4,9% ini dilaksanakan pada 4-12 Februari 2025. Populasi survei diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Sukabumi tahun 2024. Hasilnya menunjukkan 51,5% responden menyatakan kurang puas dan 17,35% menyatakan sangat tidak puas dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Marwan-Iyos. Sebaliknya, hanya 5,5% responden yang merasa sangat puas dan 15,2% menyatakan cukup puas. Sisanya, 10,37% responden tidak memberikan tanggapan.

Secara spesifik, kinerja Bupati Marwan Hamami dinilai kurang memuaskan oleh 60,33% responden dan sangat tidak memuaskan oleh 11% responden. Hanya 3% yang menyatakan sangat puas dan 20,67% menyatakan cukup puas. Sementara itu, kinerja Wakil Bupati Iyos Somantri juga menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang tinggi, dengan 45,3% responden menyatakan kurang puas dan 18,65% menyatakan sangat tidak puas. Hanya 3% yang menyatakan sangat puas dan 22,25% menyatakan cukup puas.

Wahyu Ginanjar, Founder Teras Literasi, menyatakan bahwa tingginya ketidakpuasan publik mencerminkan perlunya perbaikan di berbagai aspek pemerintahan. Asep Japar dan Andreas memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan solusi efektif terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Beberapa PR yang mendesak antara lain pengendalian harga bahan pokok, meskipun bukan merupakan kewenangan penuh pemerintah kabupaten, serta penyediaan lapangan pekerjaan. Wahyu berharap Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat menunjukkan progres dalam menangani isu-isu tersebut. (mrf/*)