SUKABUMI – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar studi komparasi ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat pada Senin (15/12/2025). Kegiatan ini merupakan upaya untuk memperdalam pemahaman regulasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan sektor pertambangan di wilayah Sukabumi.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, Iwan Ridwan, menyatakan bahwa koordinasi dengan tingkat provinsi sangat penting. Dialog ini diharapkan dapat menyamakan persepsi dan menemukan jalan keluar yang komprehensif.
“Hari ini kita bisa berkoordinasi ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Insyaallah banyak permasalahan pertambangan di Kabupaten Sukabumi, baik yang berizin maupun yang tidak berizin,” ujarnya.
Baca Juga: Aom Muharam Menang Mutlak dalam Pemilihan Kepala Desa PAW Tanjungsari
Iwan menekankan bahwa persoalan pertambangan tidak dapat diselesaikan secara terpisah-pisah. Diperlukan pendekatan kebijakan yang mampu menyeimbangkan tiga aspek utama: kepentingan pembangunan ekonomi, perlindungan terhadap lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang.
Melalui studi banding ini, Komisi I berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, sesuai regulasi, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar aktivitas pertambangan tidak hanya berkontribusi pada pendapatan asli daerah, tetapi juga memprioritaskan kelestarian alam dan dampak sosial yang positif bagi masyarakat.
Baca Juga: Jalan dan Jembatan Rusak, Ibu Pascamelahirkan di Bangbayang Sukabumi Harus Ditandu Warga
Ia menambahkan studi komparasi ini menjadi bagian dari langkah strategis Komisi I DPRD Sukabumi dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dan perumusan peraturan daerah di sektor energi dan sumber daya mineral.
“Harapannya ke depan kita bisa merumuskan solusi bersama, agar pertambangan benar-benar memberikan manfaat untuk semuanya,” pungkas Iwan Ridwan.
