SUKABUMI – Upaya mencegah sengketa proses Pemilu tidak harus menunggu hingga persoalan terjadi. Pemahaman terhadap regulasi, ketertiban administrasi, serta komunikasi yang baik antara penyelenggara Pemilu dan partai politik menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Sebagai upaya memperkuat pencegahan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Sukabumi resmi meluncurkan Mediation Clinic, sebuah layanan konsultasi dan edukasi hukum kepemiluan yang diperuntukkan bagi partai politik di Kota Sukabumi.
Kegiatan launching yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Sukabumi tersebut dihadiri perwakilan partai politik se-Kota Sukabumi dan perwakilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, yakni Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan, Dikrillah.
Turut hadir Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih, bersama Anggota Bawaslu Kota Sukabumi, Muhammad Aminuddin dan Firman Alamsyah Abdi Negara.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pembahasan mengenai pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB). Pembahasan ini menyoroti pentingnya akurasi data kepengurusan, keanggotaan, domisili kantor, serta kelengkapan dokumen administrasi partai politik dalam mendukung tertib administrasi kepemiluan.
Pasalnya, ketidaksesuaian data maupun persoalan administrasi yang tidak dikomunikasikan sejak awal berpotensi berkembang menjadi permasalahan dalam tahapan Pemilu. Begitu pula perbedaan pemahaman terhadap ketentuan pencalonan dan persyaratan kepesertaan yang dapat memicu munculnya sengketa apabila tidak diantisipasi.
Usai pembahasan PDPPB, kegiatan dilanjutkan dengan prosesi peluncuran Mediation Clinic yang secara resmi dilakukan Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih, bersama para anggota melalui pengguntingan pita.
Ketua Bawaslu Kota Sukabumi, Yasti Yustia Asih, mengatakan bahwa kehadiran Mediation Clinic diharapkan menjadi ruang konsultasi sekaligus sarana edukasi bagi partai politik untuk memahami berbagai potensi sengketa dalam proses Pemilu beserta mekanisme penyelesaiannya.
“Melalui Mediation Clinic ini, kami ingin menyediakan ruang konsultasi bagi partai politik, baik sebagai calon peserta maupun peserta Pemilu, untuk memperoleh pemahaman mengenai potensi sengketa, ketentuan yang berlaku, serta mekanisme penyelesaiannya. Dengan demikian, berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan sengketa dapat dikenali dan diantisipasi sejak dini,” ungkap Yasti.
Ia menegaskan, Bawaslu Kota Sukabumi ingin lebih mengedepankan langkah pencegahan agar persoalan yang berpotensi menimbulkan sengketa dapat diidentifikasi dan dikomunikasikan sebelum berkembang menjadi permasalahan dalam tahapan Pemilu.
“Prinsipnya, kami ingin mengedepankan pencegahan daripada penanganan sengketa. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa dikonsultasikan dan diselesaikan sejak awal justru berkembang menjadi sengketa dalam tahapan Pemilu,” ujarnya.
Menurut Yasti, layanan tersebut juga diharapkan dapat membantu partai politik memahami persoalan yang dihadapi, ketentuan hukum yang berkaitan, serta pilihan mekanisme penyelesaian yang tersedia. Hal itu terutama berkaitan dengan tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, pencalonan, hingga kampanye yang memiliki ketentuan dan prosedur tersendiri.
Ia pun mengajak seluruh partai politik di Kota Sukabumi untuk memanfaatkan fasilitas konsultasi tersebut sebagai sarana memperoleh pemahaman mengenai regulasi dan administrasi kepemiluan.
“Kami berharap partai politik tidak ragu untuk memanfaatkan Mediation Clinic ini. Silakan datang dan berkonsultasi apabila terdapat hal-hal yang belum dipahami, baik terkait regulasi, persyaratan administrasi maupun tahapan kepemiluan. Kami ingin memastikan setiap peserta Pemilu memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan yang berlaku,” jelasnya.
Lebih jauh, Mediation Clinic tidak hanya diarahkan sebagai tempat konsultasi hukum, tetapi juga menjadi sarana membangun komunikasi dan sinergi kelembagaan antara Bawaslu, KPU, dan partai politik.
Menurut Yasti, pencegahan potensi sengketa membutuhkan keterlibatan dan kesadaran seluruh pihak. Oleh karena itu, komunikasi serta koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar setiap persoalan dapat dibicarakan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pencegahan sengketa Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan kesadaran dan kerja sama semua pihak. Komunikasi antara Bawaslu, KPU, dan partai politik harus terus dibangun agar setiap potensi persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Yasti.
Bawaslu Kota Sukabumi berharap layanan ini dapat mendorong tumbuhnya budaya penyelesaian persoalan secara dialogis, meningkatkan kesadaran hukum kepemiluan, serta mengajak partai politik lebih cermat dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Harapan kami, Mediation Clinic ini bisa menjadi ruang edukasi dan konsultasi yang berkelanjutan. Bukan hanya hadir ketika ada persoalan, tetapi menjadi tempat bagi partai politik untuk mendapatkan pemahaman sejak awal sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih tertib dan sesuai aturan,” pungkasnya.
