SUKABUMI – Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Abdul Kohar, memanfaatkan agenda reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Karangtengah, Sabtu (7/2/2026). Dalam pertemuan yang dihadiri lebih dari 500 konstituen itu, ia memaparkan sejumlah isu strategis yang dinilai krusial bagi arah pembangunan Kota Sukabumi.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan 3 yang meliputi Kecamatan Gunungpuyuh dan Warudoyong tersebut menempatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai perhatian utama. Menurutnya, penguatan PAD murni menjadi fondasi penting menuju kemandirian fiskal daerah.
Ia mendorong Wali Kota Sukabumi agar lebih progresif dalam menghadirkan investor berskala besar, sekaligus memperkuat komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat. Abdul Kohar mengingatkan agar kebijakan pajak tidak justru membebani masyarakat.
Baca Juga: RSUD Bunut Tingkatkan Mutu Pelayanan, Layanan Kemoterapi Siap Layani Masyarakat
“Penetapan potensi pajak harus dilakukan secara rasional dan profesional, bukan sekadar membebani warga,” tegasnya.
Isu berikutnya adalah tingginya angka pengangguran yang diperkirakan mencapai sekitar 15 ribu orang. Ia menilai, persoalan tersebut tidak akan terselesaikan tanpa terobosan kebijakan yang berani dan inovatif.
Abdul Kohar memaparkan, dari total anggaran Dinas Tenaga Kerja sekitar Rp5,5 miliar, mayoritas terserap untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin lainnya. Anggaran yang tersisa untuk pelatihan tenaga kerja relatif kecil dibanding target peserta yang mencapai ribuan orang.
Baca Juga: Wali Kota Sukabumi Ultimatum Gerai Minimarket, Akankah Moratorium Dikaji Ulang!
“Tanpa pendekatan yang lebih rasional dan alternatif kebijakan yang kreatif, program penurunan pengangguran hanya akan menjadi angin surga,” kritiknya.
Selain ekonomi dan ketenagakerjaan, ia juga menyoroti pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan di wilayah padat penduduk. Jalan Merbabu di Kelurahan Karangtengah disebutnya perlu menjadi prioritas perbaikan karena berdampak langsung pada mobilitas dan aktivitas ekonomi warga.
Persoalan sampah pun tak luput dari perhatian. Abdul Kohar menegaskan bahwa penanganan sampah membutuhkan komitmen serius dari pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.
Baca Juga: Gaji PNS dan PPPK Kabupaten Sukabumi Belum Cair di Awal Tahun, Ini Penjelasan Sekda
“Masalah sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah saja. Perlu kolaborasi semua pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat untuk membangun kesadaran bersama,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, ia menyoroti capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Sukabumi yang mendekati 80 persen. Ia menekankan pentingnya memastikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Pemda benar-benar aktif dan tepat sasaran, khususnya bagi warga yang sakit dan tidak mampu secara ekonomi.
Reses tersebut tidak hanya menjadi ajang penyampaian gagasan, tetapi juga silaturahmi dan konsolidasi dengan masyarakat. Abdul Kohar memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun akan dibawa dan diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan di DPRD Kota Sukabumi.
