SUKABUMI – Bendahara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat, Dessy Susilawati , melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di RM Tahu Sumedang jalur H. Didi, Desa Mangkalaya, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Minggu (14/12/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Sukabumi dan berlangsung dalam suasana hangat serta penuh diskusi. Dalam forum tersebut, Dessy menyampaikan sejumlah hal terkait fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya program dan kebijakan pemerintah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Dessy yang juga merupakan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan menjadi sarana penting bagi wakil rakyat untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Baca Juga: Magnet Ketenangan: Menikmati Pesona Senja di Pantai Palabuhanratu
“Pengawasan ini merupakan bagian dari tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD. Selain menyampaikan informasi, kami juga ingin mendengar langsung masukan, kritik, dan aspirasi masyarakat,” ujar Dessy.
Diskusi berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari isu kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan perempuan dan pemuda. Dessy menegaskan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan catatan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan di tingkat provinsi.
Baca Juga: Cuaca Sukabumi Diprakirakan Mendung dan Hujan Ringan, Minggu 14 Desember 2025
Legislator perempuan dari PAN itu juga mengapresiasi antusiasme warga yang hadir dan aktif berdialog. Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintahan yang baik membutuhkan partisipasi masyarakat. Melalui forum seperti ini, kita bisa saling bertukar pandangan demi perbaikan ke depan,” katanya.
Kegiatan pengawasan tersebut ditutup dengan komitmen untuk terus menjalin komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar sejalan dengan kebutuhan di lapangan.
