SUKABUMI – Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang penanaman kelapa sawit memunculkan perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi. Larangan tersebut dikeluarkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan alasan keterbatasan lahan serta potensi ancaman lingkungan.
Dedi Mulyadi menyebut karakter wilayah Jawa Barat yang relatif sempit tidak sejalan dengan kebutuhan perkebunan kelapa sawit yang membutuhkan areal luas. Ia menilai ekspansi sawit berisiko menimbulkan krisis air dan memperbesar ancaman bencana ekologis.
“Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok,” ujar Dedi, Jumat (2/1/2025).
Larangan tersebut resmi diberlakukan melalui Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK yang ditandatangani pada 29 Desember 2025. Selain menghentikan penanaman baru, pemerintah daerah juga menginstruksikan alih komoditas secara bertahap terhadap lahan yang sudah terlanjur ditanami kelapa sawit di seluruh Jawa Barat.
Baca Juga: Punya Kebun Terluas, Kabupaten Sukabumi Sumbang 45 Persen Produksi Sawit Jawa Barat
Namun, kebijakan tersebut mendapat tanggapan kritis dari kalangan akademisi. Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Suwardi, menilai pelarangan tersebut tidak sepenuhnya tepat jika dilihat dari aspek ilmiah. Ia mengatakan, secara iklim dan geografis, sebagian wilayah Jawa Barat, khususnya di bagian barat, justru cocok untuk tanaman kelapa sawit.
“Jelas Pak Dedi Mulyadi tidak tepat dalam membuat surat larangan itu (Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK). Secara geografis dan iklim, sebagian Jawa Barat cocok untuk sawit,” kata Suwardi kepada awak media.
Ia juga menyebut bahwa provinsi tetangga seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur justru memiliki curah hujan lebih rendah sehingga kurang ideal untuk pengembangan sawit.
Baca Juga: Pembacokan Empat Remaja Dekat Balai Kota Sukabumi, Praktisi Hukum: Polisi Bisa Proses Tanpa Aduan
Terkait anggapan bahwa kelapa sawit boros air, Suwardi menilai hal tersebut keliru. Menurutnya, tingkat kebutuhan air tanaman dapat dilihat dari proses transpirasi daun. Ia menjelaskan bahwa transpirasi kelapa sawit relatif setara dengan tanaman perkebunan lain seperti karet dan kakao. “Jadi kalau dikatakan (kelapa sawit) itu boros air, itu salah,” ujarnya.
Selain itu, dari sisi perakaran, kelapa sawit memiliki akar serabut yang tidak menyerap air secara berlebihan. Ia menegaskan bahwa sawit yang ditanam di lahan datar dan dataran rendah tidak menyebabkan longsor maupun banjir. Karena itu, ia menilai penyebab utama bencana lingkungan tidak bisa serta-merta dibebankan kepada kelapa sawit tanpa kajian ilmiah yang memadai.
Baca Juga: Empat Orang Dibacok Dekat Balai Kota Sukabumi, Kapolres Ngaku Belum Terima Laporan
Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting bagi petani. Suwardi menyebut, kelapa sawit mampu memberikan pendapatan sekitar Rp6 juta per hektar per bulan dengan harga tandan buah segar berkisar Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram. Kondisi ini membuat sawit lebih menarik dibandingkan komoditas lain.
Bahkan, beberapa perkebunan karet milik PTPN di Jawa Barat disebut telah beralih menjadi perkebunan kelapa sawit karena dinilai lebih menguntungkan. Menurut Suwardi, jika petani diminta mencabut sawit dan menggantinya dengan komoditas lain, besar kemungkinan akan muncul penolakan karena alasan ekonomi.
Perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya dialog dan kajian yang lebih komprehensif agar kebijakan lingkungan tetap sejalan dengan kondisi ilmiah dan realitas ekonomi masyarakat.
