BANDUNG – Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Goena meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur.
Menurut Buky, pembangunan perlu diimbangi dengan upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Buky dalam momentum Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat. Ia menilai persoalan sosial masih menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Baca Juga : Resep Jamu Pegal Linu, Hangat dan Menyegarkan
“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” kata Buky.
Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tetap diperlukan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Namun, manfaat pembangunan juga harus dirasakan secara langsung, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Buky juga mendorong Pemprov Jabar memperkuat tata kelola pemerintahan serta melakukan transformasi birokrasi agar lebih adaptif, berintegritas, dan terbuka.
Menurutnya, birokrasi yang baik akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan pemerintah yang lebih mudah, transparan, dan akuntabel.
“Di tengah usia Jawa Barat yang ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Buky menambahkan, pemanfaatan teknologi dan inovasi perlu terus dikembangkan dalam pelayanan pemerintahan. Selain itu, masyarakat juga harus diberikan ruang untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan.
Penguatan tata kelola pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, kata Buky, perlu berjalan sejalan dengan visi pembangunan Jawa Barat 2025-2029, yakni “Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.”
Ia berharap berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemprov Jabar dapat tetap konsisten dengan target dalam RPJMD Jawa Barat 2025-2029.
“Kita ingin birokrasi Jawa Barat hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029,” tutur Buky.(SE)
