Jawa Barat

DPRD Jabar Tekankan Evaluasi Serius LKPJ 2025, Hasim Adnan: Pembangunan Harus Lebih Terukur

×

DPRD Jabar Tekankan Evaluasi Serius LKPJ 2025, Hasim Adnan: Pembangunan Harus Lebih Terukur

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Pansus XII DPRD Jabar, Hasim Adnan, menyerahkan jawaban atas LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di DPRD Jawa Barat, Senin (11/05/2026). (Foto: Humas DPRD Jabar)

SUKABUMI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat menekankan pentingnya peningkatan kualitas kebijakan pembangunan setelah mengevaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat paripurna di Bandung, Senin (11/05/2026), Wakil Ketua Pansus XIII DPRD Jabar, Hasim Adnan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah merumuskan sekitar 83 rekomendasi strategis sebagai bahan perbaikan ke depan.

Menurutnya, sejumlah indikator pembangunan manusia masih memerlukan perhatian serius, terutama pada sektor kesehatan. Ia menyoroti masih tingginya angka kematian ibu dan balita serta belum meratanya akses layanan kesehatan.

Baca Juga: PDIP Kritik Keras Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Sebut Strategi Qodari “Blunder dan Amatir”

Hasim juga menegaskan bahwa persoalan stunting belum sepenuhnya teratasi. Ia menyebutkan bahwa masalah tersebut membutuhkan langkah yang lebih terintegrasi lintas sektor. Ia menilai, intervensi yang dilakukan selama ini perlu diperkuat agar hasilnya lebih optimal.

Di sektor infrastruktur, DPRD mencatat adanya kemajuan dalam pemantapan jalan. Namun demikian, pemerataan konektivitas wilayah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah.

Selain itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. DPRD mendorong penguatan hubungan antara dunia pendidikan dan industri melalui program link and match, serta peningkatan pendidikan vokasi, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi.

Baca Juga: Driver Online Palabuhanratu Minta Dukungan Pemkab, Transportasi Digital Dinilai Bisa Dongkrak UMKM

Pada aspek lingkungan hidup, Hasim menilai perhatian pemerintah masih perlu ditingkatkan. Ia menyinggung alokasi anggaran yang hanya sekitar 0,4 persen untuk sektor tersebut, sehingga perlu evaluasi agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud secara nyata.

“Dengan berbagai capaian dan tantangan ini, kami memandang pembangunan Jawa Barat ke depan harus lebih diarahkan pada kebijakan yang terukur, berdampak, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Menurutnya, mekanisme monitoring dan evaluasi harus diperkuat agar setiap program berjalan efektif.

Lebih lanjut, DPRD meminta agar pemerintah provinsi membentuk tim khusus guna memastikan seluruh rekomendasi dapat diimplementasikan secara optimal pada tahun berikutnya.

Baca Juga: Ronakota Siap Hidupkan Skena Kreatif Kota Sukabumi Lewat Showcase Musik dan Workshop Komunitas

“Komitmen tindak lanjut sangat penting, termasuk melalui pembentukan tim khusus agar rekomendasi ini benar-benar dijalankan,” tegasnya.

Hasim menambahkan, evaluasi LKPJ ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki arah pembangunan daerah, dengan fokus pada keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Di akhir penyampaiannya, ia mengingatkan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam kepemimpinan. Ia mengutip sebuah hadis yang menekankan bahwa kondisi hari ini harus lebih baik dari hari sebelumnya.

Ia pun berharap kepemimpinan Jawa Barat ke depan mampu membawa perubahan yang lebih baik dan mewujudkan visi daerah yang lebih maju dan berdaya saing.