SUKABUMI – Realisasi pembangunan Bendungan Cikolawing di wilayah Cibadak menjadi bukti nyata peran DPRD Kabupaten Sukabumi dalam mengawal aspirasi masyarakat hingga berbuah kebijakan konkret. Infrastruktur pengelolaan sumber daya air tersebut dinilai sebagai hasil dari proses panjang penyerapan dan perjuangan aspirasi warga di tingkat legislatif.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Iwan Ridwan, mendapat apresiasi dari masyarakat atas konsistensinya mendorong pembangunan bendungan yang selama bertahun-tahun menjadi kebutuhan mendesak warga Cibadak dan Nagrak.
Camat Cibadak, Mulyadi, menyampaikan ucapan terima kasih mewakili masyarakat dalam kegiatan yang digelar pada Sabtu (3/1/2026). Ia menegaskan bahwa kehadiran DPRD, khususnya Komisi I, sangat dirasakan masyarakat dalam memperjuangkan pembangunan yang sebelumnya belum tersentuh.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Sukabumi, khususnya Ketua Komisi I, Bapak H. Iwan Ridwan, yang telah mengawal dan memperjuangkan pembangunan Bendungan Cikolawing hingga terealisasi. Ini adalah kebutuhan lama masyarakat yang akhirnya terjawab,” ujar Mulyadi.
Menurutnya, pembangunan bendungan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, serta mitigasi risiko kekeringan dan banjir di wilayah Cibadak dan Nagrak.
Baca Juga: Kaki Bocah di Palabuhanratu Sukabumi Terjebak Borgol Berkarat, Damkar Bertindak Cepat
Lebih lanjut, Mulyadi menilai peran DPRD tidak hanya berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga penting dalam memastikan keberlanjutan program dan pemanfaatan bendungan agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, DPRD terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar bendungan ini dapat dikelola secara optimal dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tambahnya.
Pembangunan Bendungan Cikolawing menjadi contoh sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berbasis kebutuhan riil warga, sekaligus memperkuat fungsi DPRD sebagai representasi suara rakyat di daerah.
